Jelang Lengser, Jokowi Bimbang Membatasi BBM Subsidi

Jakarta, OG Indonesia -- Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi sudah berapa kali diwacanakan, tetapi hingga kini tidak pernah diterapkan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pembatasan BBM Subsidi akan dimulai 17 Agustus 2024. 

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana membatasi BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut menyangkal pernyataan Luhut dengan mengatakan bahwa kebijakan pembatasan BBM Subsidi belum terpikirkan.

Kemudian, tidak berapa lama setelah diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembatasan pembelian BBM Subsidi akan dilakukan mulai 1 Okober 2024, yang akan didahului dengan sosialisasi. 

Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyangkal pernyataan Bahlil dengan mengatakan bahwa belum ada pembahasan soal kebijakan pembatasan BBM Subsidi. Lagi-lagi  Jokowi ikut membantah dengan mengatakan bahwa belum ada rapat khusus untuk memutuskan pembatasan BBM Subsidi.

"Bantahan Presiden Jokowi yang kedua kalinya mengindikasikan bahwa Jokowi masih bimbang memutuskan kebijakan pembatasan BBM Subsidi. Barangkali, Jokowi khawatir bahwa kebijakan pembatasan BBM Subsidi akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga bisa menurunkan legasi Jokowi sebelum lengser pada 20 Oktober 2024," kata Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (5/9/2024). 

Fahmy menerangkan, pembatasan BBM Subsidi memang akan menaikkan harga BBM bagi konsumen yang tidak berhak menerima subsidi di mana mereka harus migrasi dari BBM Subsidi ke BBM Non-Subsidi, tentunya dengan harga lebih mahal. Namun menurut Fahmy, kenaikan harga tersebut dapat dilokalisir sehingga tidak memicu inflasi secara signifikan dan tidak menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas.

"Tidak ada alasan bagi Jokowi untuk bimbang dalam memutuskan kebijakan pembatasan BBM Subsidi. Pasalnya, jumlah beban subsidi BBM yang salah sasaran sudah sangat besar, sekitar Rp90 triliun per tahun, yang memberatkan beban APBN. Kalau sampai dengan lengser, Jokowi tidak juga memutuskan kebijakan pembatasan BBM Subsidi, beban APBN tersebut akan diwariskan kepada Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subiyanto," tegas Fahmy. RH