Jakarta, OG Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Intelijen Keamanan yang diselenggarakan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Dalam pemaparannya, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak menyampaikan dukungan BPH Migas dalam menyukseskan Pemilihan Umum 2024, adalah dengan menjaga pasokan ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
BPH Migas, lanjut Alfon, terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan BBM agar tersedia dengan baik. "Dengan sistem digitalisasi, kami bisa melihat stok BBM secara nasional. Ini juga masuk dalam sistem SILVIA (Sistem Informasi, Laporan, Verifikasi dan Administrasi) BPH Migas," terangnya.
Alfon menegaskan, BPH Migas juga melakukan pengawasan dengan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Polri dan TNI. "Selain itu, pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal KESDM dan pengawasan terpadu dengan Pemerintah Daerah," tambahnya.
Senada, Wakil Kepala Baintelkam Polri Irjen Pol Merdisyam mengharapkan dukungan BPH Migas untuk menyukseskan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tanah air, dalam hal menjaga pasokan BBM, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
Pihaknya juga siap mendukung BPH Migas dalam pengawasan dan mitigasi adanya potensi penyalahgunaan BBM subsidi. RH