Jakarta, OG Indonesia -- Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR hari ini, Kamis (31/8/2023), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) untuk tahun 2024 mendatang sebesar Rp6,78 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan alokasi anggaran berdasarkan kesepakatan Raker dengan Komisi VII DPR RI tanggal 13 Juni 2023, yaitu sebesar Rp11,07 triliun.
"Alokasi Anggaran Tahun 2024 mempertimbangkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib (seperti gaji dan operasional kantor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), dan alokasi anggaran fungsi pendidikan), dan kegiatan prioritas nasional," ujar Arifin.
Alokasi anggaran tersebut, lanjut Arifin akan didistribusikan ke setiap unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM masing-masing sebagai berikut, Sekretariat Jenderal sebesar Rp545,86 miliar Inspektorat Jenderal sebesar Rp206,08 miliar, Ditjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp1.774,34 miliar, Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp360,59 miliar, Ditjen Mineral dan Batubara sebesar Rp1.243,34 miliar, Dewan Energi Nasional sebesar Rp56,86 miliar, BPSDM ESDM sebesar Rp565.225 miliar termasuk anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp119,45 miliar, Badan Geologi sebesar Rp1.265,47 miliar, BPH Migas sebesar Rp231,16 miliar, Ditjen EBTKE sebesar Rp448,28 miliar, dan BPMA sebesar Rp78,93 miliar.
Arifin menambahkan, sebesar 34,45% atau Rp2,33 triliun Anggaran 2024 dialokasikan untuk infrastruktur bagi masyarakat dan survei sumber daya alam, antara lain Pipa Cisem Tahap II Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur; Konkit Nelayan dan Konkit Petani; Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL); Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM); Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu; Revitalisasi PLT EBT, dan Pengeboran Slim Hole.
"Anggaran 2024 masih belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas sebesar Rp4,29 triliun, khususnya untuk pembangunan infrastruktur energi sesuai hasil kesepakatan Raker dengan Komisi VII DPR RI tanggal 13 Juni 2023, antara lain Pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai - Sei Mangkei; Jaringan Transmisi 500 kV; Bantuan Alat Masak Listrik (BAML), pembangunan PLTM dan PLTMH; PJU-TS; PLTS Atap; dan Insentif Konversi BBM ke Motor Listrik," jelas Arifin
Raker Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM juga menyepakati Asumsi Dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2024. Besaran asumsi makro yang disepakati tersebut sesuai dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN tahun anggaran 2024 yang lalu.
Asumsi Makro yang disepakati tersebut meliputi, besaran ICP USD80/barel, Lifting Minyak dan Gas Bumi sebesar 1.658 ribu BOEPD, yang terdiri dari minyak bumi sebesar 625 ribu BOPD dan gas bumi sebesar 1.033 BOEPD. Untuk volume BBM bersubsidi disepakati sebesar 19,58 juta KL, yang terdiri dari Minyak Tanah sebesar 0,58 juta KL dan Minyak Solar sebesar 19,00 juta KL volume LPG 3 kg sebesar 8,03 juta MTon, subsidi listrik sebesar Rp73,24 triliun dan cost recovery sebesar USD8,25 miliar.
"Dalam RAPBN T.A. 2024, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 per liter, hal ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian Minyak Solar mencapai Rp11.250/liter sedangkan Harga Jual Eceran sebesar Rp6.800/liter. Minyak Solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran Minyak Solar,"ujar Arifin.
Lifting Minyak dan Gas Bumi sebesar 1.658 ribu BOEPD tersebut terdiri dari minyak bumi sebesar 625 ribu BOPD dan gas bumi sebesar 1.033 BOEPD diusulkan dengan mempertimbangkan adanya potensi tambahan produksi minyak bumi tahun 2024 sebesar +10.762 barel/hari, yang berasal diantaranya dari proyek Tangguh Train-3, Optimalisasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL) Pertamina Hulu Kalimantan Timur, OPLL Sanga-Sanga ramp up, dan Lapangan Haur Gede.
"Di gas bumi, potensi tambahan produksi tahun 2024 adalah sebesar +-329,78 MMSCFD. Tambahan tersebut diantaranya berasal dari Proyek Tangguh Train-3,OPLL Sanga Sanga, proyek Dayung facility optimalisasi, proyek optimalisasi fasilitas produksi Anoa Hub, dan Plant of Development (POD) Central Secanggang," terang Arifin.
Mengenai Subsidi BBM, Menteri Arifin mengatakan, arah kebijakan subsidi BBM adalah pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah serta melanjutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM. "Karena itu pemerintah tetap memberikan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 per liter,"ujar Arifin.
Hal tersebut menurut Arifin perlu dilakukan mengingat harga keekonomian Minyak Solar mencapai Rp11.250/liter sedangkan Harga Jual Eceran sebesar Rp6.800/liter.
"Minyak Solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran Minyak Solar,"tutur Arifin.
Demikian pula untuk pemberian subsidi LPG 3 kg, pemerintah akan tetap melanjutkan pemberian subsidi ini untuk melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi.
"Pelaksanaan transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat," pungkas Arifin. R1
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Kamis, Agustus 31, 2023
Rating:
.jpg)
