Dirut Pertamina: Ketersediaan LPG 3 Kg Terus Dipastikan Aman

Jakarta, OG Indonesia -- PT Pertamina (Persero) berkomitmen dalam menjaga pasokan energi hingga ke rumah tangga, salah satunya melalui jaminan pasokan LPG. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan bahwa khusus LPG Subsidi 3 Kg saat ini memang mengalami peningkatan konsumsi. Namun Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga pasokan agar tetap aman.

“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan LPG 3 Kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” ungkap Nicke, Selasa (25/7/2023).

Demi menjaga stok LPG, Nicke menjelaskan bahwa Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran. 

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke.

Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

“Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” ungkap Nicke.

Saat ini, untuk memperbaiki tata kelola distribusinya, Nicke mengatakan Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Nicke juga mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, jadi kalau ada kelangkaan di daerah mana pun atau ketika melihat ada distribusi LPG Subsidi yang kurang tepat sasaran atau penyelewengan silahkan lapor ke 135 agar bisa langsung ditindaklanjuti,” tegas Nicke.

Berulang Kali Terjadi

Sebelumnya, pada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Pasar Tradisional Bululawang, Malang, Jawa Timur, Jokowi mendapat aduan masyarakat bahwa terjadi kelangkaan dan kenaikkan harga LPG 3, yang dikenal sebagai gas melon. Untuk merespon aduan masyarakat tersebut Jokowi mengatakan bahwa gas melon yang harganya disubsidi oleh pemerintah memang diperebutkan di pasar. Jokowi lalu mengingatkan bahwa LPG subsidi seharusnya diperuntukkan hanya untuk rakyat miskin. 

Menurut Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi, kelangkaan LPG 3 Kg sesungguhnya sudah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun,  tanpa ada solusi  mengatasi masalah tersebut. Tidak bisa dihindari kelangkaan gas melon itu menyulut kenaikan harga jual gas melon  di pasar. Dampaknya, konsumen rakyat miskin harus menanggung beban berat akibat kenaikkan harga LPG 3 Kg. 

"Penyebab kelangkaan tersebut, salah satunya disebabkan adanya migrasi besar-besarn dari kosumen LPG Non-Subsidi  ke LPG-Subsidi, yang harga per Kg lebih murah lantaran harganya disubsidi. Migrasi besar-besar itu terjadi disebabkan penggunaan sistem distribusi yang diterapkan Pertamina adalah sistem distribusi terbuka," jelas Fahmy.

Diterangkan olehnya, dalam sistem distribusi terbuka, konsumen yang tidak berhak memperoleh subsidi dapat dengan bebas membeli LPG-Subsidi, tanpa ada sanksi. LPG-Subsidi yang diperebutkan menyulut kelangkaan gas melon di pasar. Dampaknya, terjadi kenaikkan harga LPG-subsidi yang menambah beban bagi rakyat miskin akibat kenaikkan harga LPG-Subsidi. 

"Untuk mengatasi masalah tersebut, Pertamina harus berani mengubah sistem distribusi dari sistem distribusi terbuka menjadi menjadi sitim distribusi tertutup agar LPG-Subsidi diperuntukkan hanya untuk rakyat mikskin yang berhak memeproleh saubsidi. Kalau bersedia, Pertamina sebenarnya dapat menggunakan data yang berhak menerima subsidi dari Kementerian Sosial yang selama ini sudah digunakan untuk dasar pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)," usulnya. 

Tanpa ada keberanian Pertamina untuk mengubah sistem distribusi terbuka menjadi sistem distribusi tertutup, menurut Fahmy, jangan harap kelangkaan, kenaikkan harga LPG 3 KG, dan subsidi salah sasaran dapat diatasi. "Dalam kondisi tesebut, jangan salahkan rakyat miskin kalau mereka selalu mengadu kepada Presiden Joko Widodo pada setiap kunjungan kerja di pasar-pasar tradisional," tutup Fahmy. RH