Konawe Selatan, OG Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pengawasan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Kendari dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas mendapati bahwa CCTV salah satu SPBU di sana belum memiliki resolusi yang tinggi, sehingga layar monitor tidak dapat memperlihatkan plat nomor kendaraan. Lalu nozzle di SPBU tersebut juga belum dalam format digital.
Menanggapi hal tersebut, Wahyudi meminta pengelola SPBU untuk meningkatkan pelayanan di SPBU-nya dengan kualitas prima. "Ikuti regulasi yang berlaku dan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik," tegasnya saat ditemui di Konawe Selatan, Kamis (18/5/2023).
Lebih lanjut, Wahyudi juga meminta badan usaha untuk gencar melakukan sosialisasi regulasi dan standarisasi pada pengelola SPBU. "Galakkan sosialisasi regulasi dan standarisasi. Seperti program Pasti Pas untuk pengelolaan SPBU yang semakin baik," ucapnya.
Dalam pemantauan tersebut turut hadir Anggota Komisi VII DPR RI Rusda Mahmud, serta Sales Branch Manager II Sulawesi Tenggara Pertamina Patra Niaga Hary Prasetyo.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi kembali menjelaskan bahwa BPH Migas terus melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga mengungkapkan bahwa realisasi BBM subsidi di Sulawesi Tenggara hungga April 2023 adalah 32% untuk BBM jenis Pertalite dan Solar mencapai 49%.
Untuk itu, Iwan meminta agar BBM bersubsidi diawasi secara bersama-sama, agar penyaluran dan pemanfaatannya tepat sasaran. "Ini (BBM bersubsidi) perlu dikawal bersama elemen masyarakat. Agar masyarakat yang berhak dapat menerima subsidi tersebut," terangnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Rusda Mahmud menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sinergi antara BPH Migas dan DPR RI dalam mengawasi distribusi BBM. "Kami bersama BPH Migas memberikan edukasi. Berharap juga dapat memberikan solusi bagi masyarakat Konawe Selatan, apabila ada pelanggaran terhadap distribusi BBM," kata Rusda. RH