Foto: Boy |
Jakarta, OG Indonesia -- Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan menolak aksi korporasi berupa privatisasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) melalui Initial Public Offering (IPO) atau pelepasan saham PGE kepada publik.
Arie Gumilar, Presiden FSPPB, mengatakan bahwa FSPPB sebagai induk organisasi yang beranggotakan 25 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero), sesuai perannya untuk turut menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan dan tanggung jawab moral sebagai anak bangsa dalam kaitan menjalankan bisnis Perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, secara tegas menolak aksi korporasi yang melakukan privatisasi PGE dan menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina.
Arie menjelaskan, pihaknya melakukan pencermatan terhadap konstelasi yang terjadi di Perusahaan pasca restrukturisasi/holdingisasi Pertamina yang mana FSPPB pernah menggugat aksi korporasi tersebut karena dinilai Pertamina akan keluar dari khitohnya dalam menjalankan penugasan negara untuk memberikan sebesar-besar manfaat bagi rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33.
“Sesuai dengan yang sudah FSPPB perkirakan dahulu, saat ini mulai terbukti yaitu telah terjadi proses privatisasi PT Pertamina Geothermal Energy yang dilakukan melalui aksi korporasi IPO atas kepemilikan negara melalui BUMN Pertamina di PGE oleh Pemerintah melalui Kementerian terkait, di mana patut diduga bahwa aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent dan tanpa due dilligence yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga merugikan negara serta berpotensi adanya pelanggaran atas hukum yang cenderung menguntungkan sekelompok/golongan tertentu, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum,” ucap Arie dalam keterangan resmi FSPPB, Senin (6/2/2023).
Dilanjutkan olehnya, PGE sebagai bagian dari afiliasi Pertamina, selama ini sebenarnya baik baik saja. Di mana PGE telah mencapai begitu banyak prestasi dan terus tumbuh sebagai salah satu perusahaan yang mengelola energi terbarukan serta menjadi masa depan elektrifikasi Indonesia di sektor hulu.
Arie pun membeberkan keunggulan negara Indonesia di bidang geothermal yang memiliki kurang lebih 40% cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 25.4 Giga Watt (GW) atau setara dengan 25.4 miliar Watt yang menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar di dunia atas sumber energi geothermal yang bersih, ramah lingkungan dan terbarukan.
"Sampai dengan tahun 2022 PGE memegang kuasa atas WKP panas bumi terbesar di Indonesia dengan total 13 wilayah kerja. Dengan kapasitas total PLTP di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt (MW), sebanyak 82% berdiri di WKP milik PGE baik dengan skema operasi sendiri ataupun Joint Operation Contract,” terang Arie.
"PGE juga telah mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun, dan berbagai penghargaan juga terus diraih oleh PGE dengan tetap 100% milik Pertamina. Penghargaan dimaksud di antaranya adalah meraih Proper Emas selama 12 tahun berturut-turut dari Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Selain itu PT PGE juga meraih Index ESG tertinggi dari 679 Perusahan utility dan renewable power production di seluruh dunia serta banyak penghargaan-penghargaan lainnya," paparnya.
Dalam hal pendanaan investasi, menurutnya PGE juga tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya termasuk sangat mudah dalam mendapatkan dana murah/soft loan.
Arie pun membuka fakta bahwa saat ini PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak seperti World Bank dengan Fix Rate 0.5 % per rahun selama 40 tahun plus Grace Periode 10 Tahun, JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan Interest Rate sebesar 0.6 % per tahun untuk tranche ke-1 dan sebesar 0.01% per tahun fix rate di tranche ke 2 dengan tenor 40 tahun plus Grace Periode 10 tahun serta masih banyak lagi yang lainnya.
“FSPPB beserta seluruh konstituen sama sekali tidak menemukan urgensi dari rencana IPO selain untuk menjual aset kepada pihak swasta/Asing yang menguntungkan para pemburu rente yang nihil nasionalisme,” tegas Arie.
Dirinya pun menambahkan, bahwa nilai yang diharapkan dari IPO dengan pelepasan saham kepemilikan 25% hanya berkisar Rp 9,7 triliun.
“Hal ini dilakukan di tengah semua kemudahan, di tengah semua pencapaian berbagai prestasi PGE. Apalagi saat ini Pertamina sebagai holding dengan penguasaan di sektor hulu migas mencapai 65% serta semua upaya efisiensi dan optimasi bisnis di bawah kepemimpinan Ibu Nicke Widyawati dan di masa Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden RI sedang mengukir sejarah keuntungan tertinggi sepanjang sejarah dengan torehan laba tidak kurang dari 57 triliun di tahun 2022, bahkan di masa-masa pandemi dan krisis yang belum berakhir,” ucap Arie.
Karena itu FSPPB mempertanyakan pihak manajemen PGE atau kalau ada pihak lain yang harus bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi pada rencana IPO PGE saat ini. Selain hal tersebut, lanjutnya, patut diduga pula bahwa akan terjadi lagi aksi korporasi serupa terhadap badan usaha strategis lainnya yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di tubuh Pertamina.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia, FSPPB memohon doa dan dukungan dalam perjuangan menjaga keutuhan PERTAMINA tetap 100% milik Negara, milik seluruh Rakyat Indonesia! Kepada seluruh Insan Pekerja Pertamina di manapun berada, kami mohon doa dan dukungan bagi perjuangan yang mulia ini demi keadilan dan kemakmuran masyarakat Indonesia," tegasnya.
Lalu kepada seluruh anggota FSPPB di seluruh wilayah kerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke, Arie memerintahkan agar bersiap siaga untuk bersama FSPPB melakukan langkah-langkah organisasi lebih lanjut dalam menyikapi situasi ini sampai dengan aksi industrial tertinggi jika diperlukan. "Tentunya dengan tetap menjaga operasional dalam menjalankan tugas melayani energi untuk seluruh Negeri sampai dikeluarkan instruksi selanjutnya," pungkas Arie. RH