Banda Aceh, OG Indonesia -- Dalam upaya mencari cadangan migas baru, SKK Migas bersama KKKS di wilayah Aceh terus bersinergi dengan pemangku kepentingan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Terbaru, SKK Migas bersama KKKS Pertamina Hulu Rokan Zona 1 melakukan koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Lhokseumawe.
Koordinasi dan komunikasi untuk menyampaikan rencana dan perkembangan eksplorasi pengeboran 3 sumur yaitu NSO-R2, NSO-S2 dan NSO-XLLL di lepas pantai (offshore) yang berjarak sekitar 100 kilometer dari Lhokseumawe. Sumur eksplorasi tersebut direncanakan mulai dibor pada akhir November 2021
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus menyampaikan bahwa SKK Migas dan KKKS di Aceh sedang berusaha mencari cadangan migas baru untuk mendukung tercapainya target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 BSCFD gas di tahun 2030 yang merupakan target dari Pemerintah.
“SKK Migas bersama KKKS sedang gencar untuk melakukan eksplorasi untuk menambah cadangan migas, tahun ini Pertamina Hulu Rokan Zona 1 akan mengebor 3 sumur. Tahun depan direncanakan Premier Oil Andaman Ltd yang akan melakukan pengeboran 1 hingga 2 sumur yang lokasinya berada di perbatasan laut NKRI," ucap Rikky dalam acara silaturahim dan kunjungan kerja kepada Gubernur Aceh pada Selasa (21/9/2021) di Kantor Gubernur Aceh.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Departemen Humas SKK Migas Yanin Kholison, Wakil Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Muhammad Najib, Deputi Perencanaan BPMA Muhammad Mulyawan, General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Ani Surakhman, dan Senior Manager Relation Pertamina Regional 1 Sumatera Yudhi Nugraha.
Wakil Kepala BPMA Muhammad Najib menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung upaya yang dilakukan Pertamina Hulu Rokan Zona 1 dalam mencari cadangan migas. "Kami juga intens berkomunikasi dengan SKK Migas Sumbagut dalam memitigasi persoalan yang mungkin dihadapi, sehingga para investor dapat nyaman berinvestasi dan bekerja di Aceh. BPMA siap menjadi katalisator bersama stakeholder daerah dalam menunjang keberhasilan operasi hulu migas di Provinsi Aceh," tegas Najib.
Sementara itu Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh pada prinsipnya mendukung kegiatan hulu migas di Provinsi Aceh. Menurutnya, dengan adanya aktivitas pengeboran di Aceh diharapkan akan meningkatkan investasi dan benefit lain bagi masyarakat Aceh.
“Kami berharap pengeboran eksplorasi ini dapat berhasil dan menemukan cadangan migas yang baru. Kami juga berharap agar BPMA dapat berperan menjadi katalisator dalam komunikasi bersama stakeholder dan pemangku kepentingan di daerah," ucap Gubernur Aceh.
Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia. Keberadaan migas di Aceh merupakan bagian penting industri hulu migas di Indonesia. Namun sejak beberapa dekade terakhir produksi KKKS di wilayah Aceh cenderung turun. Oleh karena itu, KKKS yang memegang Wilayah Kerja Migas di darat atau lepas pantai, terus berusaha mencari sumber migas baru di Aceh.
Dalam prosesnya, SKK Migas bersinergi dengan BPMA untuk koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah. Sesuai kewenangannya, untuk lokasi di bawah 12 mil laut maka kewenangan pengelolaan migas berada di bawah kendali BPMA, sedangkan jika di atas 12 mil laut maka kewenangan pengelolaan dipegang SKK Migas. R1
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Kamis, September 23, 2021
Rating:
