Pekerja PLN dan Pertamina Kompak Tolak Privatisasi BUMN

Jakarta, OG Indonesia – Serikat Pekerja PT PLN Group (SP PLN, SP PJB dan PPIP) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), pada hari ini, Senin (16/8/2021) menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait pengelolaan energi negeri. SP PT PLN Group dan FSPPB kompak untuk menolak rencana Pemerintah terkait program Holding-Subholding terhadap aset strategis negara yang kemudian dilanjutkan dengan Initial Public Offering (IPO) anak-anak usaha BUMN.

Ada beberapa pernyataan yang disampaikan SP PT PLN Group dan FSPPB dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Senin (16/8/2021) pagi. Dipaparkan M. Abrar Ali, Ketua Umum SP PLN, pihak SP PT PLN Group dan FSPPB menolak secara tegas restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan Holding-Subholding Pertamina dan PLN, serta IPO terhadap anak-anak perusahaannya yang merupakan bentuk lain privatisasi aset negara.

“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana  Holding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak-anak perusahaannya,” ucap Abrar.

SP PT PLN Group dan FSPPB menegaskan untuk tetap mendukung pengelolaan aset vital dan strategis bangsa dikelola sendiri oleh negara. Terkait kepemilikannya juga tetap 100 persen milik negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep Penguasaan Negara UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3). Di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Abrar mengingatkan, rencana Holding-Subholding dan IPO anak usaha BUMN akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, gas dan tarif listrik, seiring terjadinya privatisasi pada sektor-sektor tersebut.

Abrar mencontohkan untuk tarif listrik. Selama ini bisnis listrik dari hulu sampai hilir terintegrasi di bawah PLN, sehingga PLN bersama dengan Pemerintah bisa mengatur harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat. "Kalau ibarat rumah makan Padang, kami berupaya meramu di dapur, sehingga makanan yang disajikan di etalase rumah makan bisa terjangkau oleh pembeli. Tetapi ketika pembangkit mulai diprivatisasi atau diserahkan pada swasta, maka kami hanya menjual makanan orang lain," kias Abrar.

Selanjutnya, SP PT PLN Group dan FSPPB akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap terhadap anak-anak perusahaannya  dibatalkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, kendati berbagai penentangan, pernyataan sikap serta upaya hukum telah dilakukan pihak pekerja Pertamina untuk menggagalkan upaya unbundling bisnis serta privatisasi BUMN, restrukturisasi tetap dilakukan Pemerintah terhadap BUMN, salah satunya Pertamina.

"Karenanya pada hari ini, kami bersama saudara kami di PLN Group membuat pernyataan sikap bersama. Mudah-mudahan dengan pernyataan sikap bersama ini suara kami didengar oleh Pemerintah dan mendapat dukungan dari masyarakat," tegas Arie. RH