Jakarta, OG Indonesia -- Sejumlah pengamat dan pemerhati migas nasional serta serikat pekerja membentuk forum diskusi membahas alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan. Mereka membentuk Grup Whatsapp (WA), pada Selasa (25/5/2021).
Pengelola Grup WA itu memberi keterangan bahwa grup tersebut bertujuan untuk mencari solusi masalah alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan.
"Mohon izin, karena alih kelola Blok Rokan dari PT CPI ke Pertamina sudah tinggal menghitung hari, sementara permasalahan Limbah B3 atau Tanah Terkontaminasi Minyak belum juga mendapatkan titik terang bahkan berpotensi menjadi beban Pertamina ke depan. Perlu ada sikap dan aksi nyata dari kita untuk meyelamatkan masyarakat terdampak, Pertamina dan bangsa ini. Sehubungan dengan itu, kami buat Group WA ini untuk memberikan solusi penyelesaian permasalahan alih kelola Blok Rokan, khususnya pengelolaan limbah B3 TTM," ungkap Arie Gumelar sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Pengelola Grup WA Blok Rokan untuk Indonesia.
Admin Grup WA tersebut didukung oleh tokoh senior Serikat Pekerja Ugan Gandar yang juga mantan Presiden FSPPB periode 2004 hingga 2014. Ada juga Faisal Yusra Yusuf sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia ( KSPMI). Selain itu, ada Jeckson, Bahrul Ulum dan Yusri Usman.
Mereka khawatir Head of Agreement (HoA) yang katanya sudah ditandatangani oleh PT CPI dengan SKK Migas pada September 2020, dengan menempatkan dana sekitar US$ 300 juta di rekening penampung atau escrow account untuk pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) dan Abandonment Site Restoration (ASR), jauh dari cukup.
"Jika itu yang akan terjadi di kemudian hari, tentu pertanyaannnya siapa yang akan menanggung biaya pemulihan lingkungan ini yang secara kasar kami hitung bisa mencapai US$ 1 miliar lebih. Sementara menurut HoA, saat itu PT CPI sudah terbebaskan dari kewajiban setelah 8 Agustus 2021," ungkap Yusri.
Menurut Yusri, Menristek Periode 2004-2009 Kusmayanto Kadiman di dalam grup WA itu mengungkapkan, menurutnya kasus yang mirip dengan Blok Rokan ini adalah kasus pencemaran dan penutupan tambang Newmont Minahasa di Teluk Buyat dan Ratatotok, Sulut.
"Jika saya tidak salah mengingat Pemerintah Cq Kemenko Kesra melakukan kesepakatan dengan Newmont, yaitu membentuk tim gabungan yang beranggotakan praktisi tambang dan lingkungan, peneliti LPNK (d/h LPND), akademisi hukum, sosial dan iptek, birokrat Pemerintah Pusat dan Pemprov Sulut," ucapnya.
Dikatakan olehnya, tim gabungan tersebut memiliki tiga misi utama. Pertama, melakukan identifikasi masalah khususnya sosial dan iptek dengan prinsip till no stone unturned. Kedua, membuat usulan penanganan dan pencegahan atas isu-isu yang diidentifikasi. "Ketiga, pengawasan dan pengendalian realisasi atas rencana dan rancangan yg disepakati. Tim Gabungan ini punya dua sekretariat, di Jakarta dan Menado. Bekerja setidak-tidaknya untuk kurun waktu lima tahun," jelas Kusmayanto. R1
Reviewed by OG Indonesia
on
Kamis, Mei 27, 2021
Rating:
