Jakarta, OG Indonesia -- BPH Migas belum lama ini mengeluarkan keterangan pers mengenai perkembangan pencatatan nopol kendaraan bermotor pada IT nozzle SPBU yang dilakukan oleh Pertamina. Dalam rilis tersebut disampaikan bahwa pencatatan nopol kendaraan bermotor tersebut masih minim.
Terkait ini, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat bahwa proses digitalisasi yang dilakukan Pertamina sebenarnya sudah berjalan dengan baik, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Proses pekerjaan digitalisasi menjadi terbatas karena banyak daerah yang memberlakukan pembatasan sosial serta pengiriman material dari luar menjadi tertunda, mengingat yang harus dilakukan digitalisasi sebanyak 5.518 SPBU di seluruh Indonesia,” jelas Mamit Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (15/1/2021)
Selain itu Mamit juga menyoroti kondisi SPBU yang akan dilakukan digitalisasi, di mana untuk sarana dan fasilitas dispensernya berbeda-beda sehingga memerlukan perlakuan khusus. ”SPBU itu memiliki dispenser yang berbeda-beda bahkan harus diperbaiki jika ingin diintegrasikan dengan sistem digital ini,” ujarnya.
Mamit sendiri mengapresiasi Pertamina terkait proges integrasi program digitalisasi yang dilakukan, mengingat sampai Januari 2021 sudah mencapai 100% SPBU atau sebanyak 5.518 SPBU yang sudah terintegrasi dengan sistem.
”Terkait dengan pencatatan nopol kendaraan bermotor di mana saat ini Pertamina masih menggunakan perangkat digitalisasi (EDC), saya kira ini merupakan upaya yang sangat baik dan bisa segera diselesaikan untuk 5.518 SPBU mengingat saat ini belum 100 persen,” urai Mamit.
Perihal sinergi BUMN antara Pertamina dengan Telkom, menurut Mamit langkah tersebut sangat bagus dan dapat diteruskan untuk SPBU-SPBU lainnya. Apalagi program digitalisasi dilaksanakan dengan sistem Manage Service, di mana seluruh investasi program digitalisasi ditanggung oleh Telkom dan kemudian Pertamina membayar Telkom berdasarkan setiap liter BBM yang masuk ke dalam dashboard.
Sedangkan terkait dengan profiling konsumen pengguna BBM subsidi yang saat ini menggunakan EDC sebagai alat input nopol kendaraan, Mamit mengharapkan ke depan agar Pertamina berkoordinasi dengan Korlantas Polri sehingga data nopol tersebut adalah benar. “Melalui koordinasi ini, diharapkan kendaraan yang menggunakan BBM subsidi adalah tepat sasaran dan kendaraan yang layak mendapatkan subisidi,”pungkas Mamit. R3