Pemerintah Perlu Dorong Pengusaha Domestik Bangun Smelter untuk Hilirisasi

Jakarta, OG Indonesia -- Pemerintah diharapkan terus mendorong perusahaan-perusahaan tambang domestik membangun pabrik pemurniaan (smelter) dalam negeri untuk peningkatkan nilai tambah (harga jauh lebih baik) dan mekarnya industri di daerah. Jika pengusaha domestik tak memiliki niat membangun smelter, dominasi kepemilikan asing dalam  pembangunan pabrik tak terhindar. 

“Di smelter nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Halmahera, dominasi  perusahaan Tiongkok besar. Mereka sangat bersemangat membangun pabrik smelter nikel, sementara pengusaha domestik enggan bekerjasama membentuk perusahaan patungan membangun smelter. Pengusaha domestik malah  ingin menjual mentah barang tambang. Ini tak boleh," tegas Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Selasa (4/8/2020).

Menurut Ferdy, pmbangunan pabrik smelter adalah paradigma baru dalam pertambangan di Indonesia.  Di mana selama ini paradigma tambang Indonesia sangatlah ekstraktif, dengan hanya menjual bahan tambang dengan harga murah, tanpa pengolahan dalam negeri yang  membuat negara merugi dan terjadi eksploitasi berlebihan. Ditegaskan olehnya, pembangunan pabrik smelter dapat memberikan multiplier effect bagi pembangunan nasional. 

Apalagi ini juga sesuai perintah UU No.3.Tahun 2020, tentang Mineral dan Batubara sebagai revisi UU No.4.Tahun 2009. “UU No.3.Tahun 2020, secara tegas menegaskan agar semua perusahaan tambang domestik wajib membangun pabrik smelter dalam negeri. Ini adalah langkah maju dalam  sektor pertambangan yang perlu kita dorong. Jangan ada langkah mundur lagi. Jika ada yang bilang hilirisasi hanya untuk perusahaan asing, tidak sepenuhnya benar juga, karena perusahaan milik negara, seperti Mind Id dan PT Aneka Tambang sekarang sedang gencar membangun pabrik Feronikel di Halmahera dengan kapasitas 13.500 nikel dan  Smelter Grade Alumina (SGA) di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas 2 juta ton per tahun," paparnya.

Dilanjutkan olehnya, Pemerintah diharapkan bisa mendorong perusahaan-perusahaan swasta nasional untuk membangun pabrik smelter. Sebab banyak sekali perusahaan nasional yang memiliki banyak konsesi tetapi tidak berniat membangun smelter. Alasan mereka bermacam-macam, seperti tak memiliki pendanaan, proyek tidak ekonomis dan  lain-lain. Tetapi alasan itu menurut Ferdy tidak bisa diterima, karena banyak perusahaan-perusahaan China di Sulawesi Tengah (Morowali, Kanowe) yang bersemangat membangun pabrik smelter. 

"Kita tidak bisa mempersalahkan asing kalau masuk, karena pengusaha  domestik kita sendiri tak siap. Ketika  perusahaan asing masuk, barulah kita protes, padahal perusahaan nasional banyak  yang tak berinisiatif membangun pabrik smelter atau melakukan merger dengan beberapa perusahaan untuk membangun pabrik smelter," tambahnya.

Sampai saat ini, baru ada 17 perusahaan yang sudah membangun pabrik smelter. Jumlah tersebut menurut Ferdy masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemda sepanjang tahun 2009-2019 yang mencapai angka 13.000 IUP. “Dari 17 pabrik eksisting itu, yang paling banyak adalah smelter nikel sebanyak 11 pabrik, bauksit 2 pabrik, tembaga 2 pabrik, besi 1 pabrik dan mangan 1 pabrik," terangnya.

Pemerintah memang berharap sampai tahun 2020 sudah ada 48-52 pabrik smelter eksisting, karena sekarang masih dalam tahap konstruksi. Akan tetapi menurut Ferdy, target tersebut bisa saja mundur dari jadwal jika COVID-19 berbuntut panjang. Tetapi untuk jangka menengah dan jangka panjang, lanjut Ferdy, pembangunan 48-52 pabrik smelter di Tanah Air sejatinya bisa memompa perekonomian nasional dan daerah paska pandemic Covid-19, karena total dana investasi untuk membangun 48 pabrik mencapai US$ 19 miliar.

“Ini tentu bagus sekali untuk memompa perekonomian nasional. Dan yang paling penting  kita tak menjual mentah lagi bahan tambang dengan harga murah. Kita bisa mengolah biji nikel menjadi Nicel Pig Iron (NPI), atau pabrik stainless steel  atau nikel untuk lithium sebagai bahan baku untuk mobil listrik sebagaimana  yang sudah dicanangkan pemerintah. Jadi, kita tak boleh mundur lagi,  perusahaan-perusahaan  swasta nasional dan asing harus bahu-membahu membangun  proyek ambisius untuk peningkatan nilai tambah ini," tutupnya. R2