Namanya Dicatut, Kepala BP2MI Laporkan Penipu ke Polda Metro Jaya

Jakarta, OG Indonesia -- Penipuan atas nama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dan staf BP2MI telah menyasar kepada perusahaan swasta  yang telah digrebek BP2MI pada Jumat malam (17/7/2020) lalu. Penipu berhasil meraup uang korban sebesar 30 juta rupiah.

"Saya ingin menyampaikan suatu peristiwa tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan saya pribadi sebagai Kepala BP2MI dan mengatasnamakan salah satu staf BP2MI. Saya meminta masyarakat agar berhati-hati jika ada orang atau oknum yang meminta-minta uang dengan nama pribadi saya atau BP2MI. Saya tegaskan bahwa itu tidak benar dan hanya modus penipuan,"  ujar Benny dalam konferensi pers di kantor BP2MI, Rabu (22/7/2020).

Benny mengatakan pada Rabu 22 Juli 2020, BP2MI telah melaporkan tindak penipuan tersebut ke Sentra Layanan Pengaduan Masyarakat Polda Metro Jaya. BP2MI mengharapkan agar aparat hukum kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan sampai tuntas, karena tindakan penipuan tersebut telah mencemarkan nama baik Kepala BP2MI dan BP2MI secara kelembagaan.

"Seorang yang telah melakukan penipuan tersebut adalah terkait dengan peristiwa penggerebekan yang telah dilakukan BP2MI terhadap 2 perusahaan swasta yang akan mengirimkan 19 calon PMI ke Thailand. Perusahaan itu akan memberangkatkan calon PMI secara non prosedural dan kasusnya telah saya laporkan secara resmi Kepada Bareskrim pada Selasa kemarin tanggal 21 Juli 2020," ujarnya.

Menurut Benny, penipu itu telah berhasil meminta uang sebesar 30 juta kepada pihak perusahaan yang ia grebek tersebut, pihak perusahaan juga telah memiliki bukti transfer dan nomor telepon yang digunakan si penipu  dengan mengatasnamakan Kepala BP2MI.  

BP2MI tidak pernah gentar menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan BP2MI.  Saat ini genderang perang sindikasi pengiriman PMI secara non prosedural telah ditabuh, BP2MI akan laksanakan tanpa pandang bulu dengan siapa yang di belakang para sindikasi tersebut.

"Saya juga memohon dukungan masyarakat untuk memerangi sindikasi pengiriman PMI secara non prosedural. Ini dilakukan demi melindungi PMI sebagai warga Negara VVIP dan juga demi kesejahteraan PMI," jelas Benny.