PSBB vs Urusan Perut, Indonesiaku Hari Ini

Jakarta, OG Indonesia-- Hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) menyatakan 77 persen warga terancam penghasilannya sejak pandemi virus Corona (Covid-19).  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun potensial dilanggar akibat desakan urusan 'perut' itu.

Dari jumlah tersebut, 25 persen di antaranya sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman, 15 persen warga menyatakan tabungan hanya cukup untuk beberapa minggu, dan 15 persen warga lainnya hanya memiliki tabungan untuk satu minggu.

"Mayoritas rakyat Indonesia (77 persen) menyatakan Covid-19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas, Jumat (17/4).

Sirojudin mengatakan mayoritas warga yang terancam penghasilannya itu paling tinggi adalah warga Jakarta dan Sulawesi Selatan dengan persentase masing-masing 92 persen.

Survei itu juga menunjukkan pendapatan warga Jakarta menurun selama pandemi Covid-19, angkanya mencapai 78 persen. Sementara yang paling sedikit turun pendapatannya adalah warga Banten sebanyak 55 persen.

Hasil survei itu juga menunjukkan 50 persen kondisi ekonomi warga semakin memburuk imbas Covid-19. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan sebesar 24 persen dan yang menyatakan kondisinya lebih baik hanya 5 persen.

"Kalangan yang paling terkena dampak ini adalah mereka yang bekerja di sektor informal, kerah biru (buruh), dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian," ujar Sirojudin.

Jumlah warga yang merasakan ekonomi memburuk tertinggi berada di Jawa Tengah dengan persentase 75 persen, kemudian disusul 73 persen di Sulawesi Selatan, dan 71 persen di DKI Jakarta.

Sirojudin menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah mulai diterapkan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan akan disusul Tangerang berpotensi dilanggar oleh warga yang rentan secara ekonomi.

"Karena itu mensubsidi mereka menjadi mendesak agar penyebaran virus bisa ditekan," ucap Sirojudin.

Ia mendorong agar pemerintah segera menyalurkan bantuan bagi warga yang rentan dengan pengawasan agar tak ada penyimpangan di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah mulai menjalankan program Kartu Prakerja yang digadang-gadang sejak kampanye Presiden Joko Widodo tahun 2019. Kartu Prakerja menjadi salah satu jaring pengaman nasional untuk para korban PHK akibat pandemi covid-19.

Mekanismenya pun diubah dari semula pelatihan fisik (offline) menjadi dalam jaringan (online) melalui paket-paket pembelajaran.

Paket tersebut diunggah di situs resmi mitra kerja pemerintah, yaitu Skill Academy oleh Ruangguru, perusahaan rintisan (start up) di bidang pendidikan. Selain itu, juga melibatkan beberapa start up lain.

Survei ini dilakukan dengan sampel basis sebanyak 1.200 responden nasional yang dipilih secara acak melalui telepon pada 22-25 Maret 2020 dan 9-12 April 2020. Populasi pemilih merupakan warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Margin of error survei ini diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.