Tiga PLTP akan Beroperasi Tahun 2020, Total Kapasitas Capai 140 MW

Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia -- Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE-Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengungkapkan akan ada tiga pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang akan beroperasi pada tahun 2020 ini.

"Di tahun 2020 ini akan ada Rantau Dedap, Sorik Marapi Unit II, dan satu lagi Sokoria," terang Ida kepada OG Indonesia tentang tiga proyek PLTP yang akan beroperasi tahun ini, ketika ditemui di kantornya di Gedung EBTKE, Cikini, Jakarta, Jumat (13/3/2020). 

Dirinci Ida, untuk PLTP Rantau Dadap yang berada di Muara Enim, Sumatera Selatan dan dikembangkan oleh Supreme Energy akan memiliki kapasitas 90 Megawatt (MW). Lalu Sorik Merapi Unit II yang dikembangkan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Mandailing Natal, Sumatera Utara, akan berkapasitas sekitar 45 MW. 

Sedangkan PLTP Sokoria yang dikembangkan PT Sokoria Geothermal Indonesia di Ende, Nusa Tenggara Timur, akan berkapasitas 5 MW. "Jadi total ada 140 Megawatt pada tahun ini," tegas Ida.

Tambahan kapasitas 140 MW tersebut melengkapi tiga PLTP yang sudah beroperasi pada tahun 2019 lalu. Yaitu PLTP Lumut Balai sebesar 55 MW, Sorik Marapi Unit I dengan kapasitas 42,3 MW, dan Muara Laboh sebesar 85 MW.

Diterangkan Ida, secara total saat ini sumber energi panas bumi yang sudah dikembangkan lewat PLTP yang sudah beroperasi di Indonesia sebesar 2,1 Gigawatt (GW). Padahal potensi sumber daya panas bumi Indonesia sangat besar, mencapai 23,9 GW. 

Disampaikan olehnya, pengembangan PLTP sampai mulai beroperasi selama ini memang masih cukup lama, sekitar 10 tahun. Untuk itu Pemerintah berupaya mempercepatnya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah lewat Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) kepada pengembang untuk lakukan survei dan pengeboran sumur eksplorasi tanpa membayar iuran eksplorasi dan biaya lainnya. 

"Artinya dia dikasih kesempatan untuk mencari dulu, kalau sudah dapat resources-nya baru kita kasih izin," ucap Ida.

Terobosan kedua adalah lewat kegiatan government drilling, di mana Pemerintah ikut mengambil risiko di hulu untuk mencari sumber daya panas bumi dan setelah dapat baru ditawarkan kepada pengembang. "Itu lewat Kementerian Keuangan dan penugasannya kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), uangnya ada di Kementerian Keuangan," terangnya.

Menurut Ida, dua terobosan tersebut diharapkan dapat mempercepat beroperasinya PLTP di masa depan. "Itu bisa jadi hanya tujuh tahun, jadi bisa memperpendek antara dua sampai tiga tahun," tutupnya. RH