Ini Penyebab Pertamina Tersandera Share Down Blok Rokan

Arie Gumilar, Presiden FSPPB.
Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia -- Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengungkapkan penyebab Pertamina tersandera pilihan share down blok migas yang sebenarnya sudah dipegangnya. Seperti yang terakhir terjadi di Blok Rokan. 

Diterangkan Presiden FSPPB Arie Gumilar, Pertamina semakin tak berdaya setelah diberlakukannya UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang menyamakan Pertamina dengan kontraktor lainnya. UU Migas sendiri saat ini proses revisinya tak kunjung kelar.

Tapi di sisi lain, Pertamina masih banyak dibebani biaya-biaya kegiatan migas yang bersifat penugasan Negara. Dicontohkan Arie, saat ini Pertamina masih dibebani inventory cost atau biaya untuk penyimpanan stok BBM nasional. "Itu biaya penyimpanan setiap harinya cukup besar," ungkap Arie kepada media di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Pemerintah juga masih membebani Pertamina dengan penugasan program BBM Satu Harga, sampai kebijakan harga Premium yang tidak boleh naik.

Padahal di sisi hulu, cadangan migas di Indonesia harus ditingkatkan lewat upaya-upaya eksplorasi seiring kian menurunnya produksi migas nasional. Sementara Pertamina kesulitan melakukannya karena bebannya terlalu banyak. "Inilah kenapa Pertamina hanya kelola blok-blok yang tua, bukan blok-blok yang baru," ucap Arie.

FSPPB menawarkan solusi dengan mengajukan draft revisi UU Migas. Dikatakan Arie, Indonesia seharusnya memiliki dana cadangan atau Petroleum Fund dari hasil produksi migas nasional. "Jangan masuk semua ke APBN, disisihkan sebagai Petroleum Fund, bisa 10 persen atau 20 persen," terangnya.

Disampaikan Arie, dana simpanan dari Petroleum Fund yang terkumpul bisa dipakai untuk berbagai subsidi energi, mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai energi masa depan.

Arie mengingatkan, kalau Pertamina tidak terbebani penugasan negara dan didukung dengan dana Petroleum Fund, maka wacana share down kepemilikan Pertamina di Blok Rokan tidak harus terjadi. 

Ia memang mengatakan share down sebenarnya sesuatu hal yang lumrah di dunia migas. Tetapi semakin banyak di-sharedowm maka kedaulatan migas Indonesia akan semakin menurun. 

"Kalau mau ada share down harus ada batasannya. Pertamina harus tetap mayoritas," pungkas Arie seraya menegaskan bahwa pihak FSPPB tetap tidak setuju adanya share down kepemilikan Pertamina di Blok Rokan. RH