Demi Kedaulatan Energi, Pertamina Harus Miliki Sendiri 50% Kapal Operasionalnya

Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia -- Untuk menegakkan kedaulatan energi bangsa, Pekerja dan Pelaut Pertamina mengingatkan bahwa Pertamina harus memiliki sendiri lebih dari 50% kapal yang beroperasi untuk kegiatan operasi Pertamina terutama untuk penyaluran BBM ke berbagai pelosok negeri.

Saat ini Pertamina hanya memiliki 68 kapal atau hanya sekitar 24% dari sekitar 274 kapal yang beroperasi untuk kegiatan Pertamina. "Kita selalu mendorong untuk kedaulatan, makna dari daulat paling tidak kita miliki lebih dari 50 persen kapal, syukur-syukur kita bisa miliki di atas 70 persen," kata Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dalam diskusi panel "Peran Strategis Pertamina Shipping dalam Menjaga Kelangsungan Bisnis Perusahaan", di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Fungsi shipping Pertamina yang masih banyak tergantung dengan kapal sewa dari perusahaan lain menurut Arie berpotensi menghambat Pertamina dalam menjalankan pekerjaan distribusi energi di Tanah Air. "Padahal distribusi energi itu tidak boleh mengenal hambatan, harus tetap terdistribusi," tegasnya.

Sementara itu Gandhi Sriwidodo, Direktur Logistic, Supply Chain & Infrastructure Pertamina, mengatakan kegiatan shipping Pertamina memang menggunakan kapal yang paling banyak di Indonesia, bahkan TNI saja kalah jumlah kapalnya dibandingkan Pertamina. Ia pun mengatakan, Pertamina harus terus menambah kapal milik sendiri karena sangat berisiko jika bergantung pada kapal milik orang lain.

"Di shipping itu ada lima perusahan besar, kalau lima perusahan ini ngambek mereka hentikan kegiatan, maka akan sulit mencari kapal pengganti, dan pasti nasional akan geger karena bahan bakar yang dibawa ke pelosok akan mengalami kendala," ucap Gandhi.

Diceritakan Erry Widiastono, SVP Shipping Pertamina, bahwa sampai tahun 2026 nanti Pertamina sudah menargetkan penambahan kapal milik sebanyak 107 kapal. Sehingga di tahun 2026, Pertamina sudah memiliki sekitar 170-an kapal atau sudah lebih dari 50% kapal yang beroperasi di Pertamina. 

Hanya saja dalam upaya menambah kapal, Pertamina terkendala dengan keterbatasan kemampuan galangan kapal di Indonesia untuk membuat kapal. "Tapi kita tetap konsisten untuk memperkuat armada kapal Pertamina sebab mata rantai Pertamina dalam menyalurkan BBM itu lewat shipping," ucapnya.

Sedangkan, Nur Hermawan, Ketua Umum Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) Pertamina, menjelaskan efisiensi yang bisa didapatkan dari kepemilikan kapal sendiri oleh Pertamina sangat besar. "Biaya kapal milik itu cost-nya lebih rendah, mungkin 80 persen. Jadi  sangat besar, total nilainya bukan lagi miliaran tapi triliunan," ungkap Nur Hermawan.

Dalam upaya menambah armada kapal Pertamina, baik Arie Gumilar dari FSPPB dan Nur Hermawan dari SP FKPPA sepakat bahwa Pertamina harus membentuk kembali direktorat khusus untuk Perkapalan atau Shipping. "Shipping harus jadi direktorat. Paling tidak Kesyahbandaran dan Shipping itu dikelola oleh direktorat sendiri," tegas Arie. RH