Diperlukan Data Kebutuhan Gas Bumi di Kalimantan untuk Pemindahan Ibu Kota

Tangerang Selatan, OG Indonesia– Menurut BAPPENAS, kajian terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta saat ini sudah mencapai 90 persen, di mana dipastikan ibu kota akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan mulai tahun 2024. Satu hal yang penting untuk diperhatikan dari pilihan ibu kota baru adalah ketersediaan sumber dan infrastruktur energi. Dikatakan Kepala BPH Migas, saat ini supply dan demand gas bumi di wilayah Kalimantan masih surplus.

"Berdasarkan data dari Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, diperkirakan supply  demand gas bumi di Pulau Kalimantan mengalami surplus supply dari tahun 2018-2027 yang selama ini sebagian besar diolah menjadi LNG yang didistribusikan untuk memenuhi  komitmen LNG Domestik dan Ekspor," ucap Fanshurullah dalam Forum Group Discussion (FGD) Pemenuhan Kebutuhan Energi di Kalimantan dalam Rangka Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, di Hotel Grand Zury BSD City, Tangerang Selatan, Kamis (04/07).

Ditambahkan olehnya, pasokan gas yang surplus tersebut ternyata belum dapat dimanfaatkan secara optimal di wilayah Kalimantan untuk penggunaan transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil, lifting minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi, pembangkit listrik hingga industri berbahan bakar gas.

Menurutnya, dengan rencana  pemindahan ibukota ke Kalimantan maka diperkirakan terdapat demand baru dari fasilitas pembangkit listrik, pemindahan 34 kantor kementerian, pengembangan KEK dan KI (Maloy Batuta,  Batulicin, Jorong,  Ketapang, Tanah Kuning Dan Landak), serta dari industri, jaringan gas rumah tangga, sampai BBG untuk Transportasi.

"Untuk itu apabila disepakati untuk mewujudkan Green Energy di Kalimantan, maka diperlukan data kebutuhan gas bumi masyarakat di Pulau Kalimantan," ujar Fanshurullah.

Dikatakan Fanshurullah, lewat FGD yang diadakan BPH Migas diharapkan dapat diperoleh gambaran kebutuhan riil energi khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan dan perkiraan kebutuhan gas bumi dalam rangka pengembangan infrastruktur khususnya di bidang gas bumi terkait dengan rencana perpindahan  pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan.

Acara FGD sendiri dihadiri oleh para anggota Komite BPH Migas. Turut hadir sebagai narasumber adalah Anggota Komisi VII DPR Ihwan Datu Adam, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS yang diwakili oleh Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Tri Dewi Virgiyanti. Lalu ada Andrinof Chaniago, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS. Hadir pula perwakilan dari Ditjen Migas KESDM, SKK Migas dan perwakilan Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan. RH