Rekaman Pembicaraan Rini-Sofyan Memperburuk Iklim Investasi Indonesia

Oleh: Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas


Viral bocornya pembicaraan telepon antara menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sangat menghebohkan baik di dunia maya, maupun dunia fana negeri ini.

Rekaman pembicaraan setahun lalu, yang konon diedit, mengesankan ada pembicaraan bagi-bagi fee. Terlebih di pembicaaraan tersebut juga menyebut Ari Soemarno, kakak kandung Rini Soemarno.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN, rekaman itu direkayasa, yang mengesankan adanya bagi-bagi fee proyek. Padahal, pembicaraan itu merupakan laporan Sofyan Basir kepada atasannya Rini Soemarno terkait progres perundingan pembagian saham Proyek LNG Receiving Terminal di Serang Banten, yang diinisiasi PT Bumi Sarana Migas (BSM). 

Sangat diragukan bahwa antara Rini dan Sofyan terlibat bagi-bagi fee proyek. Alasannya, berdasarkan track record keduannya sangat profesional dan tidak pernah terindikasi tindak pidana suap-menyuap. Sebagai profesional, keduanya juga sangat memegang teguh prinsip-prinsip good governance.

Rini, sebelumnya profesional handal, yang menyelamatkan Astra International dari kebangkrutan. Sedangkan Sofian Basir, banker bertangan dingin, yang ikut membesarkan Bank Bukopin dan Bank BRI. Degan track record semacam itu amat mustahil keduanya melakukan suap menyuap fee proyek.

Rekaman itu sengaja direkayasa seolah bagi-bagi fee. Padahal yang benar adalah tawar menawar prosentase saham PT BSM untuk PLN dan Pertamina sebagi risk taker, pembeli gas dihasilkan PT BSM.

Ada indikasi bahwa  rekaman itu hasil rekayasa dengan tujuan menyerang pembantu presiden untuk menjatuhkan Jokowi sehingga ada justifikasi Jokowi diganti pada 2019.

Selain dampak politik itu, rekayasa rekaman itu berpotensi memperburuk iklim investasi di Indonesia. Investor akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia lantaran praktek pembagian fee masih marak di Indonesia. Kaburnya para Investor itu tidak hanya akan menghambat Pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Oleh karena itu, siapa pun perekayasa dan apa pun tujuannya, harus berpikir ulang kalau rekayasa rekaman itu berpotensi mencederai pembangunan ekonomi, utamanya memperburuk iklim investasi di Indonesia. Jangan sampai rekayasa yang bertujuan menjatuhkan Presiden, sekaligus memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Ujung-ujungnya akan mencederai kesejahteraan rakyat Indonesia.