BUMD Benuo Taka Siap Kelola Blok East Kalimantan

Penajam Paser Utara, OG Indonesia -- Pihak Perusda Benuo Taka yang merupakan BUMD milik Kabupaten Penajam Paser Utama (PPU) menegaskan bahwa perjuangan Kabupaten PPU melalui pola B to B di luar PI 10% yang ingin mengelola Blok East Kalimantan adalah hal yang wajar mengingat sudah lebih 40 tahun PPU hanya menjadi penonton atas sumber daya alamnya yang dieksploitasi asing.

"PPU melalui BUMD Benuo Taka memiliki hak yang sama sebagai petani penggarap melanjutkan operasi Blok East Kalimantan yang secara teknis, finansial dan human capital sudah tidak ada masalah. Termasuk semangat untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan produksi jika memang pihak BUMD yang ditetapkan sebagai operatornya," kata Wahdiat Alghazali, Direktur Utama BUMD Benuo Taka, Senin (08/01). 

Wahdiat menegaskan bahwa seharusnya Blok Eastkal yang kini berada pada fase penurunan produksi lebih tepat diberikan ke BUMD, seperti halnya saat Blok Wailawi (eks Vico) diserahkan 100% ke BUMD Benuo Taka yang sampai sekarang masih tetap berproduksi.

Bupati PPU Yusran Aspar sendiri sudah mengirimkan permohonan Joint Study ke Menteri ESDM terkait pengelolaan Blok East Kalimantan oleh BUMD, tetapi sampai sekarang belum dijawab. "Jika Menteri ESDM menyetujui permohonan Joint Study dengan menunjuk UPN didampingi BUMD Benuo Taka, maka kami siap untuk mengelola Blok Eastkal. Apalagi Pertamina tidak berminat untuk mengelola blok yang berakhir kontraknya pada 24 Oktober 2018 ini," jelasnya. 

Ditambahkan Wahdiat, kesiapan BUMD Benuo Taka, salah satunya dengan sudah membuat HoA dengan Bumi Siap Pusako dan merekrut beberapa tenaga ahli Migas yang siap berada di belakang BUMD. Menurutnya, Komisi VII juga sudah setuju jika BUMD yang mengelola blok migas yang rencananya akan dilakukan unitisasi dengan Blok Attaka ini.

Dilanjutkan olehnya, Menteri ESDM seharusnya melihat kegigihan minat daerah untuk mengelola Blok East Kalimantan pasca Chevron mundur. "Ini hendaknya disikapi sebagai langkah maju yang harus diapresiasi mengingat BUMD juga sebenarnya mampu tetapi hanya tidak pernah diberi kesempatan saja," tuturnya seraya mengingatkan bahwa gejolak sosial rawan timbul jika usaha daerah tidak direspon oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. 

"Kami akan terus berupaya pro aktif semaksimal mungkin untuk meyakinkan Menteri ESDM agar Blok East Kalimantan dapat kami kelola yang tentunya kami siap dengan berbagai requirement yang diperlukan mengingat kami juga berstatus PSC," tutup Wahdiat. RH