Menteri BUMN Rombak Jajaran Direksi Pertamina

Foto: Humas Kementerian
BUMN/Sentot

Jakarta, OG Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno merombak jajaran direksi di PT Pertamina (Persero). Di mana Menteri BUMN telah menunjuk Gigih Prakoso sebagai Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko, dan Ardhy N. Mokobombang sebagai Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia menggantikan Rachmat Hardadi yang diberhentikan dengan hormat.

Penunjukan tersebut dituangkan dalam Salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor: SK-160/MBU/08/2017 yang diserahkan di Jakarta, Selasa (15/08).  

Melalui surat keputusan tersebut, Menteri BUMN mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi PT Pertamina dari semula Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum menjadi Direktur SDM; dan jabatan Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan menjadi Direktur Keuangan. Selain itu ada penambahan jabatan Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko; dan Direktur Manajemen Aset. 

Menteri BUMN juga mengalihkan Dwi Wahyu Daryoto yang semula menjabat Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum menjadi Direktur Manajemen Aset; dan Arief Budiman yang semula menjabat Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan menjadi Direktur Keuangan. 

Dengan penunjukan tersebut, maka susunan direksi PT Pertamina adalah Gigih Prakoso (Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko), Ardhy N. Mokobombang (Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia), Dwi Wahyu Daryoto (Direktur Manajemen Aset) dan Arief Budiman (Direktur Keuangan). Dwi Wahyu Daryoto juga akan menjalankan tugas sebagai Direktur SDM Perusahaan Perseroan sampai dengan diangkatnya direktur definitif. 

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra menjelaskan, penunjukan direktur baru tersebut merupakan bagian dari agenda restrukturisasi top level PT Pertamina yang diharapkan memberi dampak yang baik dan positif bagi perusahaan. 

“Dengan penunjukan ini, kita mengharapkan perubahan mendasar di bidang SDM dan manajemen aset. Penunjukan ini berangkat dari keinginan untuk fokus pada penanganan SDM dan aset di Pertamina yang begitu besar sehingga kinerja perusahaan bisa lebih optimal,” ujarnya.  

Menurut Hambra, Pertamina masih dominan di core business-nya. Sementara di sisi non-core terutama optimalisasi aset masih perlu perhatian dan perbaikan yang lebih serius. Untuk teknologi informasi  dan perencanaaan harus dibuatkan lebih fleksibel sehingga bisa lebih lincah saat ada kebijakan dalam menata bisnis di masa yang akan datang.  

Pada tahun  buku 2016, PT Pertamina mencatatkan total aset sebesar USD 47,23 Miliar atau setara dengan Rp 628,53 triliun (Kurs Rp 13.307/USD), di antaranya terdapat aset tetap senilai USD 10,32 Miliar atau setara dengan Rp 137,37 Triliun (Kurs Rp 13.307/USD) atau 21,85% dari total aset. 

Dengan pertimbangan besarnya nilai aset tersebut maka kehadiran Direktorat Manajemen Aset diharapkan dapat menjaga dan mengamankan aset dari okupasi pihak ketiga, penyelesaian permasalahan aset tetap, serta meningkatkan optimalisasi aset yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.      

Di kesempatan yang sama Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, penunjukan direktur ini juga terkait dengan tantangan yang dihadapi perusahaan di masa depan. 

“Penyesuaian nomenklatur Direktorat SDM diperlukan untuk dapat fokus mempersiapkan dan melakukan penguatan SDM yang lebih profesional dalam menghadapi tantangan global. Adanya perubahan struktur organisasi dan pergantian jajaran Direksi PT Pertamina diharapkan dapat membangun kerjasama tim yang lebih solid untuk mengantisipasi tantangan bisnis ke depan sehingga mempercepat laju pengembangan PT Pertamina menuju world class energy company,” ujar Edwin. 

Sementara Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menekankan, soliditas dan integrase bisnis sangat penting di perusahaan energi seperti Pertamina. “Tanpa adanya integrasi dan soliditas, cost business akan sangat mahal. Harapannya, Pertamina dapat menjadi alat pemerintah untuk men-deliver energy cost yang kompetitif, sehingga roda perekonomian dari sisi makro bisa menjadi lebih baik,” pungkasnya.