Tahun Depan, Kapasitas Terpasang Panas Bumi Indonesia Jadi Terbesar Kedua di Dunia

Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi
Kementerian ESDM (tengah).
Foto: esdm.go.id

Jakarta, OG Indonesia -- Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Indonesia per Juni 2017 sebesar 1.698,5 MW. Direncanakan pada akhir tahun 2017 meningkat menjadi 1.858,5 MW dan tahun 2018 menjadi 2.023,5 MW. Sehingga pada 2018 nanti, kapasitas PLTP terpasang Indonesia melebihi Filipina yang saat ini sebesar 1.870 MW, dan menjadi terbesar kedua setelah Amerika yang saat ini sebesar 3.450 MW.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Panas Bumi, Yunus Saefulhak pada acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 dan 37 Tahun 2017 di Bidang Panas Bumi di Hotel JS Luwansa (12/07). Yunus juga menyampaikan bahwa saat ini sumber daya panas bumi (resources) sebesar 11.073 MW sedangkan cadangan (reserves) panas bumi sebesar 17.506 MW. Sehingga total pemanfaatan panas bumi saat ini yaitu 9,3% atau 1.698,5 MW dari total cadangan panas bumi.

Kapasitas terpasang PLTP tersebut, terdiri dari 12 PLTP yang terdapat pada 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Untuk tahun 2017 ini, terdapat 4 PLTP yang telah dan akan beroperasi, yaitu PLTP Ulubelu unit 4 (55 MW), PLTP Karaha Unit 1 (30 MW), PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 MW), PLTP Sarulla Unit 2 (110 MW)

Adapun PLTP Ulubelu unit 4 telah beroperasi pada 25 April 2017, sedangkan 3 PLTP lainnya direncakan beroperasi pada akhir 2017.

Pada acara tersebut Yunus juga menyampaikan upaya terobosan pengembangan panas bumi, antara lain berupa penugasan kepada BUMN, berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2014. Lalu, penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), yang hari ini Peraturan Menteri ESDM-nya saat ini sedang dilakukan sosialisasi (Permen ESDM Nomor 36/2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan PSPE Panas Bumi). 

Kemudian memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti tax allowance dan tax holiday. Melakukan upaya-upaya penyederhanaan perizinan, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM, serta upaya pemangkasan waktu dan jenis perizinan. Masih ada lagi kegiatan pengeboran eksplorasi oleh Pemerintah dan Geothermal Fund serta kegiatan pelelangan WKP Indonesia Timur. RH