Gandeng BI, Kementerian ESDM akan Salurkan Subsidi LPG dan Listrik Secara Non Tunai

Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia -- Pada hari Kamis (13/04) bertempat di Gedung Sjafrudin Prawiranegara, Bank Indonesia, dilaksanakan penandatanganan tentang Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian ESDM. Penandatangan dilakukan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoyo.

Nota kesepahaman ini menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai kewenangan. Salah satu poin utama dalam Nota Kesepahaman tersebut yaitu penggunaan transaksi non tunai dengan aman, efisien, dan transparan untuk memperluas jangkauan penyaluran subsidi energi dan meningkatkan akses layanan keuangan.

Pemerintah berencana untuk memberikan subsidi energi utamanya subsidi LPG 3 kg kepada masyarakat kurang mampu, secara elektronik melalui kartu pintar atau model bisnis dari Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan anggaran subsidi energi tidak membengkak. Di samping untuk penyaluran subsidi LPG 3 kg, sistem elektronik melalu kartu pintar juga bisa untuk penyaluran subisidi listrik kepada pelanggan yang berhak. 

"Selama ini subsidi yang terjadi tidak tepat sasaran. Kan tidak mungkin melalui distributor ditanyakan ke pembeli, kamu orang mampu atau tidak. Kalau dimasukkan (bisa) dimasukkan ke KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), supaya subsidinya tepat sasaran," kata Jonan.

Program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 berjalan cukup efektif. Selain lebih ramah lingkungan, program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg telah berhasil melakukan penghematan sekitar Rp 216 triliun terhitung sejak program digulirkan hingga tahun 2016.

Namun, seiring berkurangnya penggunaan minyak tanah, di sisi lain konsumsi LPG 3 kg terus meningkat. Sehingga berdampak pada beban subsidi LPG 3 kg yang memberatkan APBN. 

Sejak program konversi ini dimulai hingga tahun 2016, tercatat realisasi subsidi LPG 3 kg sekitar Rp. 206 triliun. Adapun tahun 2016 lalu subsidi LPG 3 kg mencapai Rp. 27 triliun dan tahun 2017 direncanakan sekitar Rp. 22 triliun. Subsidi LPG tersebut sempat membengkak hingga Rp. 49 triliun pada tahun 2014. Pada umumnya realisasi subsidi LPG 3 kg lebih besar dari alokasi anggaran yang tersedia dalam APBN.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus membenahi sistem subsidi energi dengan menerapkan program subsidi yang lebih tepat sasaran dan tepat volume," ucap Jonan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah awal penyaluran subsidi LPG 3 kg secara elektronik yang rencananya dilaksanakan tahun depan. "Rencananya mulai 1 Januari 2018, atau paling tidak 1 Maret 2018 lah," jelas Jonan. RH