Pekerja Pertamina RU IV Cilacap Tolak Joint Venture Pertamina-Aramco

Foto: Hrp

Cilacap, OG Indonesia -- Sebanyak lebih dari 500 pekerja Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) menggelar doa bersama serta melakukan aksi meletakkan helm proyek di komplek gedung Patra Graha, Cilacap, Jumat (23/12) sore.

Seperti dilansir rri.co.id, aksi tersebut sebagai protes dan bentuk keprihatinan pekerja menyusul penandatanganan kesepakatan Joint Venture Development Agreement (JV-DA) proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap dengan Saudi Aramco.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco, pada Kamis (22/12) lalu telah menandatangani Joint Venture Development Agreement (JVDA), yang menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak dalam pengembangan dan pengoperasian Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah.

Perjanjian tersebut ditandatangani Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan CEO Saudi Aramco Amin Nasser di Kantor Pusat PT Pertamina di Jakarta. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari  Heads of Agreement (HoA) yang teah ditandatangi kedua belah pihak pada November 2015 lalu. Di mana kedua belah pihak akan melakukan Joint Venture, untuk pengembangan proyek selanjutnya.

Kerjasama tersebut ditolak oleh pihak pekerja Pertamina RU IV Cilacap. Para pekerja pun menggelar aksi pada Jumat sore kemarin lusa. Kompak memakai seragam kerja Pertamina RU IV dengan pita hitam yang diikatkan di kepala, para pekerja menunjukkan simbol masa berkabung para pekerja sampai dibatalkannya Joint Venture. Mereka pun berkumpul di depan gedung Patra Graha sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Jangan Gadaikan Kilang Kami”.

Ketua SPP PWK Cilacap, Eko Sunarno dalam pernyataannya menegaskan aksi ini sebagai lanjutan dari pernyataan sikap 14 November lalu, memrotes mekanisme Joint Venture antara Pertamina dengan Saudi Aramco dalam proyek RDMP di Cilacap.

“Ternyata dalam perjalanan, terjadi penandatanganan JVDA antara Dirut PT Pertamina dengan CEO Saudi Aramco pada 22 Desember lalu. Ini jelas-jelas sebagai bentuk dimulainya proses unbundling (pemisahan kegiatan usaha) dan sangat bertentangan dengan arah pengembangan bisnis migas yang harus mengutamakan prinsip Nasionalisme untuk memperkuat kedaualatan energi Nasional,” tegas Eko.

Lebih lanjut, kata Eko, proyek RDMP dengan mekanisme Joint Venture dengan share 55 % Pertamina dan 45 % Aramco telah mencederai dan bertolak belakang dengan semangat founding fathers Pertamina yang telah bersusah mengakuisisi perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia dan menyatukannya menjadi Pertamina.

“Sehingga, seluruh pekerja Pertamina RU IV Cilacap menyatakan keprihatinan dan kekecewaan atas ditandatanganinya JV DA tersebut,” ujarnya.

Senada, Sekjen SPP PWK Cilacap, Titho Dalimunthe menyebutkan alasan kekecewaan para pekerja itu antara lain, aset kilang RU IV yang telah dikembangkan dengan adanya RFCC dan PLBC, bukan lagi menjadi aset Pertamina, namun milik Joint Venture selama umur kilang.

“Selain itu hilangnya entitas Pertamina sebagai kilang milik negara, berganti menjadi Pertamina-Aramco serta hilangnya kemandirian Pertamina sebagai BUMN terkait pengelolaan ketersediaan BBM untuk masyarakat,” jelasnya.

Alasan lain, keberadaan campur tangan perusahaan asing yang merepresentasikan kepentingan asing dalam pengelolaan perusahaan miliki negara, serta belum terlihat upaya maksimal dari Direksi untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan proyek RDMP sehingga kepemilikan tetap 100 %.

Ditambahkan Eko, pihaknya akan tetap berupaya maksimal agar JVDA tersebut bisa dibatalkan sambil tetap berkoordinasi dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

“Kami akan upayakan terus mencari celah dan peluang agar Joint Venture RDMP ini bisa dibatalkan dan RDMP bisa dikelola 100 persen oleh Pertamina,” tegasnya.

Berdasarkan data Pertamina, Saudi Aramco dan Pertamina telah menyepakati struktur kepemilikan Kilang Cilacap yang di-upgrade, di mana Pertamina akan memiliki saham 55% dan Saudi Aramco sebesar 45%. Sampai saat ini konfigurasi kilang telah selesai dan proses untuk memilih licensor teknologi akan segera dimulai, dengan pekerjaan Basic Engineering Design yang ditargetkan selesai pada kuartal pertama 2017. 

Penandatanganan kesepakatan pada 22 Desember 2016 lalu diterangkan pihak Pertamina akan menjadi pembuka jalan untuk melanjutkan ke tahap Front End Engineering Design (FEED) pada kuartal kedua tahun 2017, dan startup proyek ditargetkan pada 2021. RH