Chevron Mangkir dari Panggilan Mediasi Kemenaker

Jakarta, OG Indonesia -- Menindaklanjuti kekisruhan urusan ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) dengan Chevron Indonesia Business Unit (Chevron IBU), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI memanggil kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi pertama. Proses mediasi diharapkan dapat memberikan jalan keluar atas kekisruhan ketenagakerjaan sebagai bagian dari divestasi Chevron Geothermal Indonesia (CGI) dan Chevron Geothermal Salak (CGS).

Kemenaker RI sendiri sudah menyampaikan undangan resmi pada tanggal 8 Desember 2016, di mana SPNCI hadir dalam proses mediasi yang berlangsung pada tanggal 13 Desember 2016. Namun ternyata pihak Chevron mangkir dari panggilan mediasi tersebut. 

"Chevron berdalih bahwa mereka masih  membutuhkan waktu untuk berkonsolidasi internal. Hal ini disampaikan melalui surat resmi Chevron kepada Kemenaker RI. Namun Kemenaker tetap menggelar mediasi pertama tanpa kehadiran perusahaan," kata Indra Kurniawan, Ketua Umum SPNCI kepada OG Indonesia, Selasa (20/12). 

Dilanjutkan Indra, Direktorat PHI Kemenaker RI kembali mengundang Chevron dan SPNCI pada Mediasi 2 pada tanggal 19 Desember 2016. Kemenaker menekankan pada pihak perusahaan untuk mendatangkan pimpinan yang  memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan tuntutan SPNCI. 

"Alih‐alih  mengirimkan pimpinan perusahaan yang diminta oleh Kemenaker, pada mediasi kedua ini perusahaan hanya mewakilkan kehadirannya kepada seorang kuasa hukum yang baru ditunjuk dan belum  memahami semua tuntutan dan latar belakang permasalahan yang akan dibahas," ungkapnya.

Diceritakan Indra, dengan kondisi pertemuan mediasi kedua yang tidak memenuhi pra‐syarat yang ditentukan dalam undangan tersebut, akhirnya mediasi kedua pun diakhiri tanpa pembahasan. "Kemenaker menyampaikan surat undangan mediasi terakhir tanggal 21 Desember 2016 dengan kehadiran Kementrian ESDM RI," jelas Indra.  

Pihak SPNCI sendiri mengemukakan kekecewaannya terhadap respon perusahaan atas undangan dua mediasi yang telah dilayangkan. SPNCI menganggap mangkirnya dan tidak seriusnya persiapan perusahaan pada proses mediasi memberikan kesan tidak mau bekerja sama dan menghormati proses mediasi yang telah diadakan oleh Pemerintah. 

"Mengingat proses divestasi dan diskusi ketenagakerjaan yang telah dimulai  hampir genap satu tahun, seharusnya informasi dan data yang dimiliki perusahaan sudah mencukupi. Tidak diperlukan lagi konsolidasi internal perusahaan," paparnya.

Sejalan dengan proses mediasi oleh Kemenaker RI, SPNCI telah mengirimkan surat pada CEO Chevron Corporate, John Watson, yang pada intinya mengharapkan dorongan kuat dari korporasi kepada Chevron Indonesia untuk kooperatif dalam proses mediasi oleh pemerintah dan memenuhi tuntutan pekerja CGI dan CGS yang akan dijual. 

"SPNCI juga berharap proses mediasi ini dapat berjalan dengan sukses dan hasilnya membawa kemaslahatan bersama antara pekerja dan perusahaan," pungkas Indra. RH