Pekerja Pertamina Tegaskan PGE 100 Persen Milik Pertamina

Menteri BUMN Rini Soemarno
datang menemui pekerja Pertamina
dan PGE yang berunjuk rasa.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya menemui sekitar 1.500 pekerja Pertamina dan Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang berunjuk rasa di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (10/11), yang menolak PGE diambilalih oleh PLN dan menegaskan bahwa PGE tetap 100% Pertamina.

Sebelumnya, para pengunjuk rasa yang sebagian besar merupakan pekerja PGE akan melakukan long march dari kantor pusat Pertamina di Jalan Merdeka Timur menuju kantor Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan, namun urung dilakukan karena akhirnya Menteri BUMN datang menemui mereka.

Menteri BUMN di hadapan para pekerja yang berunjuk rasa mengatakan bahwa untuk urusan pengeboran atau pengelolaan lapangan panas bumi atau migas, yang dilakukan grup Pertamina sudah paling bagus.

Namun ia mengingatkan bahwa yang dihasilkan dari sumur-sumur PGE adalah uap yang hanya bisa dijadikan listrik. "Yang punya transmisi dan gardu induk listrik itu PLN. Makanya kerja sama itu harus terjadi," ucapnya.

Karena itu Rini mengharapkan agar Pertamina dan PLN dapat berkomunikasi dengan baik. "Jangan lupa, PLN juga anak saya, Bank Mandiri dan BRI juga anak saya. Marilah kita sama-sama cari jalan," kata Rini.

Menanggapi pernyataan Menteri BUMN tersebut, Presiden FSPPB Noviandri menegaskan bahwa PGE 100 persen harus tetap berada di bawah Pertamina. "PGE harus tetap menjadi anak perusahaan Pertamina 100 persen," ucapnya.

Noviandri mengungkapkan dari pertemuan antara Menteri BUMN dan perwakilan pekerja Pertamina, disampaikan oleh Menteri BUMN bahwa rencana terkait PGE dan PLN ke depan sebenarnya masih belum jelas. "Semua ruang masih terbuka, cuma yang disampaikan agar sesama BUMN itu bersinergi," kata Noviandri menceritakan apa yang dikatakan Menteri BUMN.

FSPPB sendiri menegaskan menolak upaya pengambilalihan PGE oleh pihak mana pun, karena tindakan tersebut merupakan bentuk un-bundling dan upaya pengkerdilan bisnis Pertamina.

Ditambahkan Noviandri, dengan diambilalihnya PGE oleh PLN, tidak akan mengakselerasi dan menambah kapasitas terpasang panas bumi yang telah direncanakan dan ditargetkan oleh PGE yang sebesar 2,3 GW pada tahun 2025.

"Tindakan pengambilalihan tersebut juga berpotensi mengakibatkan iklim investasi panas bumi menjadi tidak sehat sehingga menjadi kontrapropduktif dengan semangat percepatan pengembangan panas bumi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan panas bumi yang saat ini berlaku," pungkas Noviandri. RH