Konsep Sinergi PGE dan PLN dari Kementerian BUMN Belum Jelas

Diskusi Media "Akuisisi atau Sinergi
PGE oleh PLN?" di Jakarta.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Kementerian BUMN dinilai belum punya konsep yang jelas terkait sinergi antara PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, sudah lebih dari tiga bulan Menteri BUMN Rini Soemarno melemparkan rencana akuisisi PGE oleh PLN, namun belum terlihat jelas rencana tersebut direalisasikan. 

"Pada pertemuan dengan Serikat Pekerja PGE pada 15 November 2016, Menteri Rini Soemarno mengatakan bahwa yang direncanakan Kementerian BUMN adalah PLN akan mengambilalih 30 persen saham PGE. Pernyataan Rini ini berbeda dengan gagasan yang diungkap pertama kali pada 12 Agustus 2016, di mana dikatakan Kementerian BUMN ingin PLN menguasai 50 persen saham PGE," papar Marwan dalam acara diskusi media 'Akuisisi atau Sinergi PGE oleh PLN?' di Jakarta, Selasa (22/11).

Marwan menilai ada sikap tak konsisten dari Kementerian BUMN di sini. Apalagi Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Abdullah pada 13 Oktober 2016 lalu juga mengatakan bahwa yang akan dilakukan adalah penggabungan dengan sistem inbreng atau pengalihan aset. 

"Konsep inbreng yang disebutkan Edwin ini jelas berbeda dengan konsep simbiosis yang dicetuskan oleh Menteri Rini," jelasnya. "Memperhatikan sikap yang tak konsisten itu, publik dapat menilai bahwa Kementerian BUMN belum mempunyai konsep yang jelas tentang rencana penggabungan atau sinergi yang diinginkan," sambung Marwan.

Sementara itu Ketua Program Magister Eksplorasi Geothermal Universitas Indonesia, Yunus Daud, menegaskan wacana akuisisi atau sinergi antara PGE dan PLN, sebaiknya jangan jadi polemik berkepanjangan. "Sebaiknya dilakukan kajian akademik yang independen dan komprehensif terkait hal ini," kata Yunus.

Ia pun menerangkan bahwa sebenarnya kegiatan usaha hulu panas bumi bukanlah perkara yang mudah. "Saya ingin menekankan bahwa teknologi hulu (panas bumi) itu tidak mudah," jelas Yunus seraya mengingatkan bahwa tidak sembarang perusahaan bisa ikut bermain di sisi hulu panas bumi.

Pendapat Anggota Dewan Energi Nasional Abadi Poernomo pun senada dengan Yunus Daud. Menurutnya Pertamina dengan PGE-nya menjadi besar dengan kegiatan usaha hulu geothermalnya memerlukan waktu sampai 39 tahun. "Jadi perlu dikaji lagi secara akademis apa betul harga listrik bisa lebih murah kalau PGE diambil PLN," tanya Abadi.

Dengan kegiatan usaha panas buminya yang sekarang terbesar kedua di Indonesia setelah Chevron, menurut Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, seharusnya kegiatan usaha PGE jangan dimatikan. "Rencana (akusisi PGE oleh PLN) ini tidak make sense, kenapa angsa bertelur emasnya malah mau dipotong," ucapnya.

"Rencana ini tidak sensible secara bisnis. Sebaiknya di-drop lah rencana tersebut, PGE harus dikuatkan," tutup Fabby. RH