Faisal Basri: Syahwat Pertamina Besar untuk Kuasai PGN

FGD KAHMI dengan tema "Tata Kelola
BUMN untuk Kedaulatan Energi",
Kamis (03/11) di Jakarta.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Rencana dari pemerintah lewat inisiasi Menteri BUMN Rini Soemarno yang ingin membentuk holding migas masih perlu dicermati dengan teliti. Presiden Joko Widodo pun diharapkan agar berhati-hati untuk menandatangani Peraturan Pemerintah terkait holding BUMN tersebut.

Hal tersebut diingatkan oleh Pengamat Ekonomi Faisal Basri dalam Focus Group Discussion KAHMI bertema "Tata Kelola BUMN untuk Kedaulatan Energi" di Majelis Nasional KAHMI, Jakarta, Kamis (03/11). 

"Namanya aneh, holding migas. Tantangannya banyak di minyak, tapi di konsep holdingnya tidak ada ngurusin minyak, lebih banyak ngurusin gas di hilir. Ini ketahuan banget syahwat Pertamina yang besar untuk menguasai PGN. Padahal PGN itu di sektor utilitas, dan kalau Pertamina di sektor penghasil barang, jadi model bisnisnya beda," tegas mantan Ketua Tim Tata Kelola Reformasi Migas ini.

Faisal Basri mengungkapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait holding BUMN tersebut ditargetkan akan keluar pada Desember 2016 ini. "Draft PP sudah sampai di Setneg katanya. Ada Ketua Watimpres (di sini), jangan sampai Pak Jokowi neken kalau belum firm betul," kata Faisal ditujukan kepada Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang juga hadir dalam acara diskusi KAHMI tersebut.

Sri Adiningsih sendiri mengatakan apa pun nantinya yang dilakukan terkait BUMN tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. "Apa pun konstruksi yang akan dibangun, organisasi yang akan dibangun ke depan terkait dengan BUMN, tentunya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar," ucap Sri. RH