Presiden Tegaskan untuk Perkuat Keamanan dan Ekonomi Natuna

Foto: Biro Pers Setpres

Natuna, OG Indonesia -- Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (06/10), berkunjung ke Kabupaten Natuna guna melihat latihan tempur TNI AU di sana. Kawasan Natuna memang perlu diperkuat dari sisi keamanan serta ekonomi mengingat potensi sumber daya alam dari ikan sampai migas yang besar. 

Dalam latihan tempur yang difokuskan di Perairan Ranai, Kabupaten Natuna, tersebut TNI AU menurunkan hampir seluruh pesawat tempur andalan milik mereka. Di antaranya ialah Sukhoi Su-27/30 (Skuadron Udara 11), F-16 (Skuadron Udara 3 dan 16), Hawk (Skuadron Udara 1 dan 12), T-50i Golden Eagle (Skuadron Udara 15), dan EMB-314 Super Tucano (Skuadron Udara 21).

Presiden bersama Ibu Iriana yang menyaksikan dari panggung utama disuguhkan demonstrasi pertempuran saling kejar pesawat tempur antara satu Sukhoi Su-27/30 dan dua F-16. Selain itu, pesawat Hawk, T50i Golden Eagle, serta Super Tucano juga melakukan unjuk kekuatan di hadapan Presiden dengan melakukan pengeboman sasaran di Laut Natuna. Tampak pula penerjunan Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan Udara (OP3U) yang menggunakan enam pesawat Hercules C-130 dengan menerjunkan 320 penerjun dan dua pesawat CN-295 yang menerjunkan 88 penerjun secara 'free fall'.

Memberikan keterangan usai latihan tempur tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kepada para jurnalis bahwa latihan yang diadakan di Natuna merupakan latihan yang telah dilakukan secara rutin oleh TNI AU. Kegiatan serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2013 silam.

"Latihan militer yang diadakan tahun ini di Natuna sebenarnya merupakan bagian dari latihan militer yang dilakukan secara rutin oleh TNI. Tahun 2013 misalnya, latihan serupa juga diadakan di Natuna. Tahun 2015 dilakukan di Cilegon dan untuk tahun ini dilakukan di Natuna," terangnya.

Retno juga menjelaskan bahwa Kepulauan Natuna merupakan salah satu dari sekian banyak pulau terluar di Indonesia yang harus dikuatkan. Penguatan kemampuan militer dengan melakukan latihan rutin di Natuna merupakan salah satu bentuk penguatan yang dimaksud.

"Presiden mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus dikuatkan. Jadi ini adalah bagian implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pulau-pulau terluar di Indonesia," ucap Retno.

Namun demikian, penguatan yang dilakukan di Kepulauan Natuna tidaklah terbatas pada penguatan militer semata. Pemerintah sejak beberapa waktu lalu juga telah berkomitmen untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat Natuna. 

Oleh karenanya, selain menyaksikan latihan militer, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya tersebut juga meresmikan pelabuhan udara dan meninjau kawasan industri perikanan yang dibangun di Natuna. "Jadi intinya adalah kita meningkatkan presensi, baik dari presensi ekonomi, sosial, dan lainnya di Natuna," imbuhnya.

Saat memberikan keterangan pers tersebut, Retno sempat ditanyakan seputar konflik perbatasan yang terjadi dengan Tiongkok. Terhadap pertanyaan tersebut, Retno menerangkan bahwa Indonesia hanya memiliki permasalahan kesepakatan perbatasan dengan negara Malaysia dan Vietnam yang saat ini menurutnya tengah dinegosiasikan.

"Kita tidak memiliki 'overlapping' di bidang maritim dengan Tiongkok. Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki 'overlapping' dengan Malaysia dan Vietnam yang saat ini sedang kita negosiasikan," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, terkait

dengan penguatan dari segi militer, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggarisbawahi bahwa kebijakan Presiden terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia adalah penguatan terhadap pulau-pulau yang dianggap strategis. Penguatan tersebut hendak dilakukan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi perekonomian yang berlangsung.

"Penguatan baik udara, laut, maupun darat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Semua pulau-pulau terluar yang strategis seperti Natuna, Biak, Morotai, Saumlaki, termasuk Merauke juga," kata Gatot.

Panglima TNI juga memastikan bahwa upaya-upaya di Natuna dan pulau lainnya tersebut tidak dimaksudkan secara spesifik untuk menanggapi ketegangan yang terjadi dengan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Menurutnya, penguatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan.

"Kalau hanya Tiongkok maka kita tidak bangun di Biak, tidak dibangun di Morotai, tidak perlu di Saumlaki. Ini semua dilakukan sama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Sehari sebelumnya, Panglima TNI juga menyatakan bahwa operasi Angkasa Yudha tahun 2016 yang diselenggarakan di Natuna juga tidak dimaksudkan untuk menekan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik yang saat ini diberitakan sedang memanas itu. Operasi tersebut menurutnya hanyalah rangkaian latihan yang secara berkala dilaksanakan oleh TNI AU.

"Itu bukan 'show force'. TNI sudah berlatih di Natuna berulang kali. Sejak saya berbintang satu, Angkasa Yudha sudah digelar di sana," terang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Cilangkap, Jakarta, Rabu pagi, 5 Oktober 2016.

Senada dengan Panglima TNI, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menerangkan bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo dalam latihan tempur kali ini dan sebelum-sebelumnya merupakan inisiatif Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan dan peta kekuatan di masing-masing angkatan TNI.

"Jadi Angkatan Laut, Angkatan Udara, nanti di TNI Angkatan Darat juga sama. Tidak ada apa-apa," ujarnya pada Rabu sore kemarin. RH