Pekerja PDSI Tolak Akuisisi PDSI oleh Elnusa

SP PDSI dan FSPPB menolak
rencana akuisisi PDSI oleh Elnusa.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Para pekerja PT. Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) yang tergabung dalam Serikat Pekerja PDSI (SP PDSI) menyatakan sikapnya menolak dengan tegas rencana akuisisi dan privatisasi PDSI oleh PT Elnusa.

SP PDSI dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (15/08). Pernyataan sikap itu telah disampaikan kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam audiensi bersama para Direksi Pertamina.

"Kami dari Serikat Pekerja PDSI menolak dengan tegas rencana akuisisi PDSI oleh Elnusa," tegas Eko Hardjani, Ketua Serikat Pekerja PDSI dalam jumpa pers di kantor FSPPB, Jakarta, Senin (15/08).

Menurutnya, akuisisi dan privatisasi PDSI oleh PT. Elnusa dinilai tidak memiliki value added bagi Pertamina. Selain itu, dari sisi proyeksi finansial, tidak ada potensi perbedaan yang signifikan antara Elnusa mengakuisi PDSI dengan masing-masing berjalan seperti saat ini. 

"Dengan komposisi pendapatan Elnusa 60%-70% dari Pertamina Group (mencapai 80% adalah seismic) dan 80%-90% pendapatan PDSI adalah dari Pertamina Group maka yang ada justru hasil PDSI yang selama ini 100% kembali ke negara berpotensi akan dinikmati oleh shareholder lain," beber Eko.

Ia juga membeberkan fakta bahwa Elnusa telah terbukti "gagal" mengelola bisnis drilling dan workover-nya. "Sehingga dengan memasukkan PDSI ke dalam Elnusa, berpotensi akan mengulangi "kesalahan" yang sama," ucapnya.

SP PDSI menjelaskan, bisnis Elnusa dan PDSI walau pada "kolam" yang sama namun tidak banyak bersinggungan karena portofolio terbesar Elnusa adalah seismic dan perforasi, sedangkan PDSI bergerak di bidang drilling dan workover. 

"Integrasi keduanya bisa dilakukan tanpa harus melakukan penggabungan/akuisisi antar entitas yang berbiaya dan berisiko tinggi. Cukup dengan cara integrasi melalui sentralisasi planning dan monitoring di Upstream Pertamina dengan cara pembentukan joint comitee PDSI dan Elnusa sebagai support," papar Eko.

SP PDSI dan FSPPB juga mengajukan konsep yang sebaliknya, yaitu apabila tetap dilakukan akuisisi antar entitas maka akan lebih cocok bila PDSI yang menerima inbreng saham Pertamina di Elnusa. Karena kondisi yang lebih tepat saat ini adalah menguatkan internal Pertamina sebelum 'bertarung' keluar. 

"Dengan skenario apabila kepemilikan 41% saham Elnusa oleh PDSI maka tidak ada porsi pendapatan Pertamina dari PDSI yang 'lari' keluar, dan dapat menciptakan integrated services dari seismic sampai surface facility yang akan menjadi modal kuat guna merealisasikan aspirasi Pertamina 2030," terang Eko.

Diterangkannya, akuisisi PDSI oleh Elnusa secara langsung justru akan menghambat eksekusi rencana pengeboran jangka pendek Pertamina Upstream yang notabene berpotensi menganggu aspirasi Pertamina 2030 yaitu 1 juta BOPD dari kondisi saat ini dalam negeri Termasuk akan menghambat rencana pengembangan panas bumi PGE.

Presiden FSPPB Noviandrie menambahkan dengan posisi saham PDSI yang 99,7% dimiliki Pertamina dan 0,03% oleh PHE, maka seharusnya PDSI yang mengakuisisi Elnusa yang sahamnya hanya dimiliki Pertamina sekitar 43%.

Sementara dari total aset, PDSI memiliki aser senilai US$ 630 juta, sementara Elnusa hanya US$ 220 juta. "Kalau Elnusa yang mengakuisisi, maka ikan kecil yang makan ikan besar itu namanya," jelas Noviandrie. RH