Menteri ESDM Tak Segera Ditunjuk, Pembahasan RAPBN 2017 Terhambat

Rofi Munawar, Anggota Komisi VII DPR RI
Foto: rofimunawar.com

Jakarta, OG Indonesia -- Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta Presiden Jokowi segera menunjuk Menteri ESDM yang definitif, mengingat pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2017 ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2016.

“Presiden harus segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, agar pembahasan RAPBN 2017 bisa berjalan dan target-target yang telah dicanangkan di sektor ESDM dapat terealisasi,“ kata Rofi Munawar seusai mendengarkan Pidato Presiden Jokowi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 pada hari Selasa (16/08) di komplek Gedung DPR RI, Jakarta.

Sepeerti diketahui, Menteri ESDM Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden RI, Joko Widodo pada hari Senin (15/8). Adapun posisi yang ditinggalkan untuk sementara dipegang pelaksana tugas (Plt), Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Rofi Munawar yang juga anggota Panitia kerja (Panja) Migas ini meyakinkan, bahwa keberadaan Menteri ESDM diperlukan dalam penyusunan asumsi makro ekonomi di bidang energi. Berdasarkan nota keuangan, Pemerintah menyampaikan asumsi makro untuk RAPBN 2017 terkait dengan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 45 per barel. 

Adapun volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 ditargetkan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

“Sektor energi merupakan bidang yang sangat vital serta memiliki dampak yang luar biasa, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan sangat menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecepatan Presiden dalam menunjuk Menteri ESDM tentu tetap harus mempertimbangkan kapasitas dan kredibilitasnya,” jelas Anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Jika Presiden tidak segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, selain akan menghambat pembahasan RAPBN 2017, juga akan berpotensi mengganggu berbagai target yang ditetapkan oleh Pemerintah selama ini. Seperti, program 35.000 MW, kenaikan lifting migas nasional, peningkatan elektrifikasi nasional, hingga proses renegoisasi kontrak karya di sektor mineral dan batubara. RH