DPR Minta Tahan Dulu Rencana Akuisisi PGN oleh Pertamina

Jakarta, OG -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri BUMN Rini Soemarno beserta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengadakan pertemuan untuk merumuskan kebijakan holding BUMN sebelum Rapat Terbatas bersama Presiden Jokowi.

Pihak DPR berharap pemerintah tidak salah langkah atau terburu-buru untuk membentuk holding di bidang energi. Apalagi sebelum revisi UU Migas diselesaikan dengan DPR. "Saya imbau pemerintah untuk tahan dulu untuk masalah holding energi. Janganlah ambil keputusan penting bagi negeri padahal kita Komisi VII itu sedang dalam tahapan merevisi UU Migas," kata Kurtubi saat dihubungi, Kamis (11/08).

Menurut Kurtubi, Menteri BUMN haruslah mengerti sistem tata negara dan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, DPR haruslah jadi bagian dari kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Haruslah rencana ada pembicaraan dengan DPR menyangkut arah dan kebijakan energi ke depan. Sistem ketatanegaraan kita tidak bisa main sendiri apalagi saat ini kok DPR seperti di-fait-accompli. Kan wakil rakyat kita," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Nasdem ini.

Menurutnya, jangan sampai apa yang sudah diputuskan pemerintah justru ditolak mentah-mentah oleh DPR. Hal ini bisa menimbulkan konflik baru. "Bagaimana nanti bentuk barunya holding energi di mana kita bicara Pertamina dan PGN sudah diputuskan pemerintah tapi dibubarkan sama DPR? Kan repot. Jadi pemerintah tahan diri dulu lah," tegas Kurtubi.

Seperti diketahui, pemerintah menginginkan adanya holding BUMN sektor energi di mana menjadikan Pertamina sebagai induk dari perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Namun ternyata hal tersebut juga memberikan sentimen negatif ke saham PGN yang notabene telah go public. RH