Ladang Gas Natuna Harus Segera Digarap Sebelum Dicuri China

Foto : Istimewa

Jakarta, OG Indonesia -- Blok East Natuna, ladang gas terbesar Indonesia yang memiliki cadangan sampai 46 TCF (triliun kaki kibuk), termasuk dalam 'nine dash line' atau 9 garis batas di Laut Cina Selatan yang diklaim China sebagai wilayahnya.



Kemenko Maritim dan Sumber Daya berpendapat, blok ini harus segera digarap untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna.

Memang tak mudah, ada berbagai kendala untuk pengembangan Blok East Natuna, terutama masalah keekonomian dan teknologi. Tapi sebaiknya pertimbangan keekonomian dikesampingkan dulu demi kedaulatan nasional.

"Seharusnya Natuna D-Alpha (Blok East Natuna) ini segera dikembangkan. Kandungan CO2 yang tinggi memang membuat biaya investasinya tinggi. Memang biaya untuk mengembangkannya mahal dan gas baru mengalir 5-10 tahun, tapi ya harus dimulai," kata Tenaga Ahli Bidang Migas Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Haposan Napitupulu, kepada OG Indonesia di Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya, selama pembangunan proyek tersebut akan melibatkan banyak orang kerja, dan terlihat ada aktivitas. Sehingga, China akan berpikir dua kali sebelum mengklaim wilayah yang terlihat sibuk tersebut.

"Saat tahap produksi juga ada kegiatan, ada helikopter bolak-balik, ada segala macam. Kalau sekarang kan kosong, seharusnya pemerintah berpikir bukan hanya segi komersialitas, tapi juga kedaulatan negara, jangan hanya berpkir komersialnya saja," ujarnya.

Dia menambahkan, hambatan utama dalam pengembangan Blok East Natuna sebenarnya bukan masalah keekonomian dan teknologi seperti yang disebut-sebut selama ini, tapi komitmen dari pemerintah.

Kalau pemerintah memang punya kemauan, pasti ada jalan. Skenario untuk membuat Blok East Natuna menjadi ekonomis bisa dicari, teknologi untuk pengembangannya bisa diciptakan.

"Kendala utamanya adalah keinginan pemerintah. Pemerintah punya kemauan tidak untuk membangun ini? Kalau ada kemauan, diberikan lah semua fasilitas yang penting ini terbangun. Harusnya kan begitu baru bisa dibangun," ucapnya.

Selama ini pemerintah terkesan enggan membuat terobosan, terlalu birokratis dan kaku dalam menerapkan aturan. Kalau saja pemerintah mau berkorban sedikit, kedaulatan bisa ditegakan, keuntungan pun bisa diperoleh dalam jangka panjang.

Misalnya insentif tax holiday untuk pengembangan Blok East Natuna. Pemerintah memang untuk sementara tidak akan mendapat apa-apa dari pajak, tapi dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan dari pajak, gas yang diproduksi, hingga penciptaaan nilai tambah dari industri pengguna gas di dalam negeri. Jadi jangan terlalu perhitungan dalam pemberian insentif.

"Kalau kata pemerintah aturannya harus begini begitu, fiskalnya nggak bisa begini nggak bisa begitu, pemerintah dapat apa? Nggak dapat apa-apa juga. Kalau kasih tax holiday 10 tahun, memang 10 tahun nggak dapat pendapatan pajak, tapi setelah 10 tahun kan dapat. Yang penting ini bisa dikembangkan," pungkasnya.