Pelabuhan Pantai Utara Berpotensi Pangkas Biaya Logistik

Jakarta, OG Indonesia-- Pemerintah Indonesia berencana membangun pelabuhan di Pulau Jawa mengingat kepadatan pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada seperti Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas Semarang, dan Tanjung Perak Surabaya. Hal itu akan diwujudkan pemerintah bersamaan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan penting di wilayah timur Indonesia. 

"Kita membutuhkan pelabuhan yang besar di Pantai Utara untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik, dengan kapasitas lebih kurang 7,5 juta Teus pada tahun 2037," jelas Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Terbatas mengenai Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2 /5).

Presiden berharap kehadiran pelabuhan baru ini dapat memangkas jarak jalur distribusi dan tidak perlu lagi untuk menempuh jalur darat yang terlalu jauh.

"Kita harapkan dengan adanya pelabuhan ini jalur distribusi dan lalu lintas dapat dipangkas, tidak perlu lagi menempuh jalur darat yang terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta, ke Semarang, atau ke Surabaya," tambahnya.

Sebelumnya pemerintah berencana untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan di Cilamaya. Namun, karena pembangunan di wilayah tersebut berpotesi mengganggu infrastruktur migas dan hal lain, maka diputuskan untuk mencari alternatif lokasi.

Kementerian Perhubungan telah melakukan studi kelayakan dengan menilai enam lokasi di pesisir utara Jawa Barat dengan kesimpulan bahwa Patimban (Subang, Jawa Barat) sebagai lokasi yang paling sesuai untuk pembangunan. Namun demikian, sebelum mengambil keputusan, Presiden meminta Menteri Perhubungan untuk memaparkan hasil kajiannya terlebih dahulu.

"Sebelum diputuskan saya minta ada pemaparan terlebih dahulu mengenai kelayakan pembangunan Patimban dilihat dari sisi aspek teknis, aspek hukum, aspek skema pendanaan, dan lain sebagainya," pinta Presiden sembari menutup pengantar rapat terbatas tersebut.

Seperti diinformasikan Tim Komunikasi Presiden, yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.