Holding Migas akan Tingkatkan Pendapatan US$ 150-250 Juta Per Tahun

Suasana seminar nasional "Apakah
Pembentukan Perusahaan Holding
Migas Sebuah Solusi?"
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Rencana holding BUMN migas harus difokuskan untuk menyinergikan perusahaan-perusahaan BUMN yang berada di bawah satu holding sehingga rencana kegiatan perusahaan menjadi lebih efisien, produktif, dan dapat menciptakan marjin keuntungan yang lebih baik.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dalam seminar nasional "Apakah pembentukan perusahaan holding migas sebuah solusi?" yang diadakan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (31/05).

"Holding harus fokus kepada hal-hal yang lebih strategis dan operating company harus fokus kepada kegiatan operasional yang lebih efisien dan produktif untuk mendapatkan marjin yang sebaik-baiknya," kata Dwi.

Salah satu sektor yang ke depannya akan berkembang pesat adalah industri gas bumi. Dwi mengungkapkan gas demand akan tumbuh sekitar 4%, sedangkan oil demand hanya tumbuh 2,1%. "Kita akan impor (gas) cukup tajam di tahun 2025-2030 nanti, sekitar 2-5 billion cubic feet," terangnya.

Karena itu menurut Dwi, perlu kerjasama dan saling memanfaatkan antara BUMN di sektor gas antara PGN dan Pertamina lewat Pertagasnya. "Kita tahu banyak investasi yang belum bisa jalan karena di antara keduanya (Pertamina dan PGN) saling berebut," ungkapnya.

Ia pun memaparkan jika PGN dan Pertagas dapat bersatu maka dari sisi pemerintah akan melihat pertumbuhan perusahaan yang lebih baik sehingga bisa mendapat dividen yang lebih besar. "Akan terjadi peningkatan aset, peningkatan kinerja dan juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Sementara dari sisi masyarakat akan ada harga gas yang lebih kompetitif," ucap Dwi.

Dari sisi pendapat, ditambahkan oleh Dwi, juga akan terjadi penambahan pendapatan dari BUMN migas jika bergabung di bawah holding, sekitar US$ 150-250 juta per tahun.

Presiden FSPPB Noviandri menyoroti harga gas pada tingkatan konsumen yang cukup tinggi di Indonesia. Menurutnya penyebab kondisi tersebut salah satunya karena adanya dua perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha gas yaitu PGN dan Pertagas.

"Hal ini tidak efisien karena terjadi tumpang tindih kegiatan usaha," ucap Noviandri. "Dengan dibuat holding diharapkan apa yang diinginkan masyarakat dapat terwujud," tambahnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan dengan adanya holding akan lebih bisa mengarahkan perusahaan-perusahaan BUMN di bidang sejenis untuk lebih bersinergi bukannya masing-masing independen yang justru tidak efisien.

"Kita tidak pernah anti dengan PGN, itu perusahaan milik negara juga. Kita ingin supaya PGN itu tumbuh besar, jadi bukan berarti kalau gabung dengan Pertamina nanti (PGN) jadi kerdil, tidak," papar Marwan. "Tinggal fokusnya seperti apa di dalam itu nanti. Ini sebenarnya kesempatan kita untuk bersatu menghadapi kepentingan asing, kepentingan pemburu rente," lanjutnya.

Marwan malah mengatakan, konsep holding migas tak hanya menaungi BUMN migas saja, tetapi SKK Migas juga masuk ke dalamnya ketimbang dijadikan BUMN khusus. "Holdingnya tidak sekedar antara Pertamina dengan PGN, tapi semuanya termasuk SKK masuk ke Pertamina," tuturnya.

"Saya menanti Pak Jokowi bicara, jangan hanya bicara kereta cepat. Ini (holding migas) jauh lebih penting daripada kereta cepat," tegas Marwan. RH