FSPPB Kritisi Holding BUMN Migas

Noviandri, Presiden FSPPB.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mempertanyakan apa sebenarnya diinginkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam pengelolaan BUMN energi di Indonesia.
Dikatakan Presiden FSPPB Noviandri, terdapat sikap mendua dari Pemerintah melalui Menteri BUMN, di mana di satu sisi memotong-motong kegiatan usaha BUMN besar seperti Pertamina, namun di sisi lain Menteri BUMN juga melempar isu terkait holding BUMN migas. 

"Dengan pembentukan AP Shipping itu maka Pertamina di-unbudling, dipotong dan diamputasi kegiatan usahanya. Sementara di sisi lain, dibuka isu holding migas, di mana PGN dibawa bergabung ke Pertamina. Ini kan suatu sikap yang tidak jelas dari pemerintah," kata Noviandri kepada wartawan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (24/05).

FSPPB pun hendak bertanya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, "Apa sebenarnya yang diinginkan?" Terkait holding migas, FSPPB mengkritisinya. Dikatakan Noviandri, untuk penggabungan PGN dan Pertagas saja masih menyisakan persoalan. "Karena di PGN itu kepemilikan saham tidak hanya milik pemerintah, ada sekitar 43 persen milik publik yang 80 persennya milik asing. Ini perlu ditelaah lebih dalam," paparnya.

Diterangkan Noviandri, di masa depan dari bisnis migas yang akan lebih berkembang adalah pada bisnis gasnya seiring harga minyak yang rendah dan terjadinya penurunan produksi minyak. "Ini yang menjadi kekhawatiran kami, apabila tidak dikritisi, karena ada asing di sana dengan misi profit maka harga gas di masa datang bisa lebih tinggi," bebernya.

Terkait isu holding BUMN migas ini FSPPB pun menyampaikan sarannya. Dikatakan Noviandri, kalau memang mau digabung sebaiknya saham pemerintah sebesar 57% yang ada di PGN dialihkan ke Pertamina, sehingga secara otomatis PGN menjadi anak usaha Pertamina. "Strategi itu menjadi lebih bagus daripada langsung digabungkan. Tinggal mengkonsolidasi saja supaya bisnisnya tidak tumpang tindih," tegasnya. RH