Supply Chain Management di Industri Migas Penting Dilakukan untuk Efisiensi Biaya

Business Forum Migas 2016 mengangkat
tema terkait SCM di Balai Kartini, Jakarta.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Di tengah tantangan yang tengah mendera industri migas, para pelaku industri migas perlu melakukan efisiensi usaha. Salah satunya dengan meningkatkan kinerja supply chain management (SCM) atau rantai pasokan pengadaan barang dan jasa di sektor migas.

Diterangkan oleh Ida Tota Simatupang, Kepala Dinas Kapasitas Nasional SKK Migas, bahwa SKK Migas telah mengumpulkan para KKKS dan telah menerapkan aneka kebijakan terkait efisensi di sektor hulu migas. 

"Seperti PLB yaitu Pusat Logistik Bersama sampai CIVD (Centralized Integrated Vendor Database) yang berkaitan dengan IT," kata Ida dalam acara Business Forum Migas 2016 bertema 'Strategi Optimalisasi Supply Chain Management Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Migas' yang diadakan oleh Majalah OG Indonesia dan Komunitas Migas Indonesia (KMI) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (20/04).

Siasat memperbaiki sistem dalam kegiatan Supply Chain Management tersebut menurut Direktur PT Wijaya Karya Bambang Pramujo, sangat penting dalam tahapan kegiatan migas dari eksplorasi hingga eksploitasi. "Di dalam setiap tahap supply chain ini tentu saja diperlukan barang dan jasa, diperlukan juga vendor dan kontraktor. Ada bagian-bagiannya dari pengangkutan, EPC, drilling dan sebagainya," terang Bambang yang perusahaannya juga turut bermain sebagai kontraktor dalam kegiatan hulu migas.

Menurutnya, di tengah situasi harga minyak yang rendah dan berimbas pada lesunya kegiatan hulu migas makin diperberat dengan tantangan terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan menimbulkan arus bebas sumber daya manusia serta barang-barang ke dalam negeri. 

"Di tengah persaingan di dalam negeri kita yang semakin tinggi, datanglah pendatang baru dari luar. Ini jadi seram, tapi kita harus tetap optimis dan enggak boleh lempar handuk. Bagaimana kita menghadapinya, tentu saja kita tidak bisa sendiri, kita harus menghadapinya secara bersama-sama," beber Bambang seraya mengungkapkan bahwa di Kementerian BUMN telah berupaya untuk membentuk holding dari BUMN yang sejenis untuk bersama-sama menghadapi tantangan MEA tersebut.

Menurut Khairul Rizal, Executive Director Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan Indonesia (PPMPI) yang juga Moderator KBK SCM Milis Migas Indonesia, supply chain management penting agar tidak besar pasak daripada tiang. Seperti diketahui, bahwa pada tahun 2015, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas hanya sebesar US$ 12,86 miliar atau 85,8% dibandingkan target PNBP migas tahun lalu yang ditargetkan mencapai US$ 14,99 miliar.

Di sisi lain, biaya yang harus diganti pemerintah untuk kegiatan eksplorasi dan produksi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) lewat skema cost recovery justru hanya mencapai US$ 13,9 miliar, atau lebih besar US$ 1,04 miliar dari PNBP migas di tahun yang sama. "Tapi ini cost recovery bukan cost hari ini yang di-recover tapi cost dari 5-10 tahun lalu ketika harga minyak mahal," tutur Khairul.

Dipaparkan olehnya, biaya untuk kegiatan-kegiatan supply chain berdasarkan data yang dihimpun dari perusahaan-perusahaan KKKS, ternyata mencapai 73%. Jumlah tersebut merupakan biaya untuk kegiatan procurement dan logistik, yang merupakan definisi paling sederhana dari kegiatan supply chain. Sementara biaya untuk perizinan hanya 12%, dan gaji sebesar 15%. 

"Artinya kalau kita bicara cost reduction, jangan coba-coba nurunin gaji, atau bermain dengan permit," ucapnya seraya mengingatkan bahwa efisiensi di supply chain-lah yang paling efektif untuk dilakukan.

Khairul mengungkapkan fakta menarik, di mana sekitar 40% uang keluar itu untuk biaya pengadaan atau procurement. Nah, untuk ke depannya, menurutnya kegiatan procurement akan berubah demi siasat efisiensi. 

"Dulu, pengadaan itu sangat transaksional, ini sangat clerical. Sekarang sudah mulai ke periode transisi, di mana sudah ada beberapa perusahaan yang joint procurement," jelasnya. "Ke depan itu untuk procurement bukan lagi dua perusahaan bergabung tapi industrinya berkolaborasi bersama," pungkas Khairul. RH