Asosiasi Pengeboran Harapkan Pemerintah Beri Insentif kepada Perusahaan KKKS

Djoko Siswanto (Direktur Pembinaan Usaha
Hulu Migas KESDM) dan Tito Kurniadi
(Ketua Umum APMI) membuka Musyawarah
Anggota ke-X APMI.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) mengharapkan pemerintah memberikan kemudahan atau insentif kepada perusahaan KKKS dalam menjalankan kegiatan operasional hulu migasnya.

"Hari ini situasi perminyakan tidak kondusif, semua terkena. Kita selama ini tidak pernah cengeng kepada pemerintah, kita fight terus," kata Ketua Umum APMI Tito Kurniadi dalam acara Musyawarah Anggota ke-X APMI di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (27/04). "Kami meminta yang sederhana saja agar pemerintah, SKK Migas, memberi insentif kepada perusahaan minyak sehingga mereka mau bekerja dan berinvestasi sehingga kita ada pekerjaan," sambungnya.

Dikatakan Tito dengan situasi sulit yang menerpa industri hulu migas saat ini, jumlah kegiatan pengeboran turun sekitar 70%. "Dan harganya pun turun sekitar 40 persen. Yang terkena dampak ya kita service company," tuturnya.

Tito pun membeberkan bahwa sebagian besar pekerjaan di industri migas sangat bergantung kepada perusahaan penunjang migas. "Sekitar 80% pekerjaan perminyakan itu ada di kami perusahaan energy services," jelasnya.

Perusahaan anggota APMI hari ini sekitar 200 perusahaan di mana pada puncaknya pernah mencapai 440-an perusahaan ketika harga minyak masih tinggi. 

APMI saat ini juga mengeluhkan tentang terkendalanya pembayaran terkait sewa rig dari perusahaan-perusahaan migas. "Kami pernah melakukan survei, meminta data dari teman-teman kontraktor berapa tagihan macetnya di oil company. Data terakhir bisa 50-60 juta dollar itu untuk kontrak yang sebentar saja yang tiga bulan. Saya yakin ini bisa lebih dari 100 juta dollar," paparnya.

"Karena itu kami meminta kepada SKK Migas ini yang tidak membayar mau diapakan. Karena kan cost recovery sudah diambil, kan begitu," ucapnya.

Disampaikan Tito Kurniadi, industri pengeboran dan penunjang migas lainnya kendati diterpa situasi sulit tetap berkomitmen untuk mendukung kegiatan usaha hulu migas nasional dan memperkuat kapasitas nasional. "Pengusaha Indonesia fighter sejati. Tapi tentunya dalam mendukung kapasitas nasional kita ingin pemerintah memberi perhatian dan membuka ruang agar industri ini tetap berkesinambungan," pungkasnya. RH