SKK Migas Yakini Kilang Apung Cocok Untuk Masela

Jakarta, OG Indonesia-- Pembangunan kilang LNG Masela terus menjadi polemik. Ada pihak yang ngotot agar kilang dibangun di darat (onshore) saja. Ada juga yang mendesak agar pemerintah menyetujui saja Plan of Development (PoD) yang diajukan oleh kontraktor Blok Masela, Inpex dan Shell, yang ingin kilang dibangun terapung (Floating LNG/FLNG) di lepas pantai (offshore).
 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), badan yang mengawasi kegiatan usaha hulu migas, dengan tegas menyatakan bahwa lebih baik dibangun FLNG saja daripada Onshore LNG (OLNG). Bila pemerintah memutuskan pembangunan kilang harus di darat, SKK Migas memastikan bahwa operasi Blok Masela akan terganggu.

Inpex dan Shell harus menghitung ulang biaya pembangunan kilang, mengajukan revisi PoD, sehingga jadwal molor 3 tahun. Produksi gas yang dijadwalkan mulai mengalir dari Blok Masela pada 2024 bakal mundur hingga tahun 2027.

"Pasti (produksi Blok Masela) mundur lagi, kalau mundur 3 tahun ya jadi 2027. Makin lama ditunda kasihan rakyat Maluku," kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, usai rapat di Gedung DPD, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Inpex juga bakal menanggung kerugian akibat mundurnya operasi Blok Masela. Biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji pegawai misalnya, menjadi makin besar.

"Tahun 2010 ketika PoD Inpex sudah disetujui offshore, dan cadangan Blok Masela disertifikasi ditinggikan, dia jadi optimistis, tambah karyawan dari 100-200 jadi 500 orang. Kalau ini tertunda, berarti dia nanggung orang nganggur 3 tahun," Amien menuturkan.

Selain itu, cost recovery alias biaya produksi migas yang harus diganti oleh negara akan makin membengkak bila pembangunan kilang Masela tak segera diputuskan, tentu negara bakal dirugikan bila cost recovery makin besar.

"Cost itu makin mundur makin naik, semakin ditunda akan semakin naik," tutup Amien.