Pekerja Pertamina: Pertamina Sebaiknya di Bawah Presiden

FSPPB menginginkan kedaulatan 
migas kembali ke Pertamina.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Ketua Dewan Penasehat Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar mengatakan industri migas memiliki peran strategis yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu menurutnya sangat wajar kalau BUMN di bidang migas seperti Pertamina posisinya berada di bawah presiden.

"Yang paling bagus kalau Pertamina berada langsung di bawah presiden," tegasnya di sela-sela acara Munaslub FSPPB yang bertema 'Bangun Konsistensi Semangat Kejuangan Pekerja dalam Mempertahankan Kelangsungan Bisnis Pertamina dari Rongrongan Internal/Eksternal' yang dihelat di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (22/03).

Ugan menekankan hal tersebut untuk menjawab keraguan akan tidak terkontrolnya Pertamina jika diberi kewenangan untuk mengelola industri migas kembali, seperti sebelum eranya BP Migas/SKK Migas dan BPH Migas."Saya berharap kembali ke sana (Era UU No.8/1971)," ucapnya. "Sederhana saja, dengan adanya SKK Migas minyak kita makin bagus enggak? Tahun kemarin itu cost recovery-nya lebih besar daripada duit yang didapat," sambungnya.

Ditambahkan olehnya kekhawatiran akan tidak terkontrolnya Pertamina tidak perlu dirisaukan karena sebenarnya ada dua kementerian yang mengawasi yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, ditambah lagi sekarang juga sudah ada KPK. Tapi menurutnya yang paling baik yang akan membuat Pertamina besar adalah jika Pertamina di bawah presiden. 

Menurut Ugan, kondisi saat ini ironisnya bukan terjadi upaya membesarkan Pertamina melainkan sebaliknya, seperti kegiatan unbundling atau pemisahan usaha di bawah kendali Pertamina. "Pertamina di-unbundling," tegasnya.

Ia pun bercerita tentang upaya unbundling pembentukan AP Shipping, sementara Pertamina sudah memiliki anak usaha di bidang pelayaran atau transportasi migas yaitu Pertamina Trans Kontinental (PTK). "Nanti yang gede yang di bawah (anak usaha baru), nah yang di bawah ini siapa yang bisa ngontrol setelah anggarannya terpisah tak lagi di bawah APBN?," pungkas Ugan. RH