Jokowi Tegaskan Agar PLTN Disiapkan Secara Matang

Jakarta, O&G Indonesia -- Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto hari ini, Selasa (12/01), bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut Djarot menjelaskan hasil-hasil BATAN terkait pemanfaatan teknologi nuklir di bidang pertanian, kesehatan, industri, lingkungan, dan energi. 

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Djarot menerangkan kepada Presiden bahwa BATAN akan melaksanakan tugas-tugas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah diputuskan. 

“Di dalam RPJMN BATAN bertugas melakukan persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), termasuk di dalamnya melakukan sosialisasi dan diukur dengan jajak. Pada akhir tahun 2015, telah diumumkan hasil jajak penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN sebesar 75,3%,” kata Djarot.

Terkait dengan energi, Djarot menjelaskan bahwa BATAN akan mengikuti putusan pemerintah terutama pada putusan yang akan ditetapkan di Rencana Umum Energi Nasional. “Bila nantinya nuklir dianggap sebagai alternatif terakhir dalam pemenuhan energi, BATAN akan melaksanakan putusan tersebut,” tambahnya.

Saat ini BATAN akan membangun sebuah reaktor daya eksperimen (RDE) yang berkapasitas 10 MW yang berlokasi di kawasan Puspiptek Serpong. Selain menghasilkan listrik RDE ini nantinya akan dijadikan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa bangsa Indonesia mampu membangun dan mengoperasikan PLTN dengan aman.

Menanggapi hal tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sumber energi di Indonesia memang melimpah, namun bila PLTN memang diperlukan seharusnya disiapkan dengan matang. “Kita mempunyai sumber energi yang cukup banyak seperti air, surya, angin dan geothermal namun kalau ini (red-energi nuklir) sudah diperlukan, maka harus segera disiapkan, hal ini jangan diambangkan harus diputuskan tapi harus dihitung secara jelas,” ucap Jokowi.

Menanggapi hasil jajak pendapat yang disampaikan Kepala BATAN, Jokowi menegaskan bahwa putusan pembangunan PLTN merupakan putusan politik. “Jajak pendapat setiap hari bisa berubah-ubah, hal ini merupakan putusan politis,” lanjutnya.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang turut hadir dalam pertemuan tersebut juga memberikan penjelasan tentang status kebijakan energi nasional yang menjelaskan seandainya nuklir akan dijadikan sebagai opsi terakhir dalam pemenuhan energi, penelitian harus dilakukan terus, peningkatan pengetahuan tentang teknologi nuklir harus terus berkembang dan dilanjutkan dengan menyusun roadmap menuju PLTN komersial. 

“Saat ini para teknolog sudah menyatakan bahwa teknologi nuklir ini sangat aman, namun beberapa pihak masih mempersoalkan respon dari masyarakat. Hal ini memerlukan jembatan dalam bentuk sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang teknologi nuklir,” kata Sudirman Said.

Terkait pembangunan RDE, Sudirman Said sangat mendukung program tersebut, hal ini di samping sebagai contoh kepada masyarakat juga sebagai bentuk memelihara keahlian para pakar teknologi nuklir, karena dalam kurun waktu sekitar 5 tahun beberapa pakar tersebut sudah memasuki masa pensiun. RH