Pembangunan Infrastruktur Gas Butuh Komitmen Daerah

Jakarta, O&G Indonesia -- Dalam pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia tak hanya butuh komitmen badan usaha, tapi juga butuh komitmen dari pihak daerah untuk mendukungnya.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengingat sulitnya pengembangan jaringan pipa gas di daerah-daerah, terutama di daerah yang belum terjangkau infrastruktur gas. 

"Pembangunan pipa gas itu bukan hanya komitmen perusahaan yang diminta, tapi komitmen daerah juga perlu. Jadi untuk pembangunan pipa, pembebasan lahan itu bukan suatu yang mudah," terang Tumiran di acara diskusi 'Mengutamakan Gas untuk Kepentingan Domestik' di KAHMI Center, Jakarta, Jumat (18/12).

Karena itu pihak DEN meminta Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dalam penyediaan energi daerahnya yang sudah disusun dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED). "Makanya kita minta Pemerintah Daerah komit untuk menyediakan infrastruktur itu," ujar Tumiran.

Selain itu, selama ini pembangunan infrastruktur gas juga kerap terbengkalai karena badan usaha yang terlibat di industri gas tak mau membangun infrastruktur gas alias hanya mencari marjin keuntungan dari menjual gas saja, tanpa niat serius membangun pipa gas. 

"Sekarang sudah ditata sama Pemerintah bahwa yang membangun pipa gas itu Pertagas dan PGN," ucap Tumiran. "Roadmap-nya sedang disusun, sudah ada di dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) target Pemerintah sekian kilometer pipa gas yang akan dibangun sampai tahun 2025. Nanti dibantu diawasi saja implementasi RUEN itu," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Departemen Ristek dan ESDM KAHMI Lukman Malanuang menekankan bahwa sebaiknya dalam pengelolaan gas bumi di Indonesia perlu diserahkan kepada BUMN yang telah berpengalaman di bidang usaha gas bumi. 

"Soal aggregator gas ini supaya tidak rebutan tulang atau rebutan balung antara Pertamina dan PGN, apa tidak bisa Pertamina urus minyak saja, PGN urus gas saja, dan PLN urus listrik saja," tutur Lukman. "Sesama anak bangsa rebutan gas akhirnya tidak selesa-selesai dan yang dirugikan adalah rakyat," pungkasnya. RH