Pembangkit 35.000 MW Harus Disertai Pembangunan Industri

Jakarta, O&G Indonesia-- Pemerintah selayaknya juga mendorong tumbuhnya industri sebagai penopang pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW agar listrik tidak nganggur.

Jika program pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) dapat diwujudkan maka ada peluang besar untuk penambahan industri, pelanggan, dan utilitas baru. “Kalau tidak ada industri, listrik yang telah dibangun akan nganggur. Kalau listrik nganggur itu bahaya. Akhirnya pembangunan tidak ada gunanya,”kata Ali Herman Ibrahim, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) kepada O&G Indonesia, Senin (14/12/2015) di Jakarta.  Selain listrik, pembangunan industri manufaktur, jasa dan lain semacamnya pun dilakukan secara simultan. 

Menurut Ali, program pembangkit listrik yang digagas pemerintahan JKW-JK ini sangat baik dan positif. “Kalau tidak ada keinginan tentu tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu harus ada impian soal apa yang hendak dicapai,”papar Ali, yang juga menjabat sebagai President Director Bakrie Power.

Sebagaimana diketahui pemerintah telah menggulirkan program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW, yang dicanangkan akhir 2014. Program ini pun mengundang perhatian semua pihak baik masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat.  “Ini political will pemerintah hendak membangun pembangkit listrik yang cukup,”kata Ali. Walaupun dalam perkembangannya ekonomi dalam negeri kurang menggembirakan karena faktor global dan internal.

Ketika ditanyakan berapa kebutuhan riil listrik di Tanah Air, Ali menjawab, “Dulu perkiraannya memang segitu (35.000 MW). Sampai pada 2014, kapasitas listrik yang terpasang adalah 53.000 MW. Katakanlah 20% nya saja  sudah derating. Derating itu artinya kapasitasnya sudah berkurang karena sudah tua dan rusak. Dengan demikian, tinggal 43.000 MW yang siap,”tegas Ali, yang juga mengusulkan bandara yang belum selesai dibangun, atapnya dipasangi panel surya.

Pembangkit listrik yang mengalami hal seperti tersebar di seluruh Indonesi. Mulai dari Kepulauan Riau, Aceh, Lampung, Sulawesi Utara, NTT, NTB, dan Papua.  “Selain menjadi concern asosiasi, kita juga membutuhkan dukungan pemerintah, Kementerian ESDM, PLN dan semua pihak untuk merevitalisasi,”papar Ali. Hal ini agar pembangunan kelistrikan dapat tercapai sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, kapasitas optimal, handal, efisien dan berkelanjutan.

Pada saat ini, ungkap Ali, kebutuhan rill listrik kita 37.000 MW di seluruh Indonesia. Sedangkan yang ada 45.000 MW (ready beroperasi). “Nah, 37.000 MW yang diperlukan  dan 45.000 MW yang ada itu ternyata masih kurang. Idealnya, 37.000 MW tadi, maka perlu kapasita yang riil, yang ready dan handal 37.000 MW ditambah 30% dari 37.000. Jadi, 30% dari 37.000 MW berarti kira-kira 12.000 MW,”papar Ali, sembari mengimbuhkan yang diperlukan 37.000 MW ditambah 12.000 MW menjadi 49.000 MW.

Ali mengutarakan sesuai perhitungan pemerintah, Indonesia pada 5 tahun mendatang memerlukan 50.000 MW. “Padahal yang ada saat ini 45.000 MW (yang ready). Yang dibutuhkan 68.000 MW. Sedangkan yang tersedia  45.000 MW,”kata Ali. Jadi, yang mutlak harus ada sebesar 20.000 MW sebagai tambahan dalam 5 tahun mendatang. 

Lebih jauh Ali mengutarakan bahwa salah satu hasil karya manajemen dan engineering yang patut dicatat dan dijadikan referensi adalah PLN Batam karena sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, kapasitas optimal, handal, efisien dan berkelanjutan

“PLN Batam sebagai suatu entity independen dengan wilayah usaha sendiri tidak berhubungan langsung dengan induknya, PLN Pusat, merupakan hasil transformasi manajemen korporatisasi dan engineering yang berhasil dan berkembang terus sampai saat ini,”tutur Ali.

Transformasi manajemen pada 2000, ungkap Ali, diikuti oleh perencanaan pengembangan sistem kelistrikan terpadu dan matang mengantar PLN Batam beroperasi melayani masyarakat dengan standar satisfaction tinggi, handal dan berkelanjutan dengan finansial yang baik.

Disamping itu, Ali juga menyampaikan terkait  pemeliharaan pembangkit dan instalasi listrik. Menurutnya permasalahan pemeliharaan pembangkit dan instalasi listrik perlu kembali menjadi perhatian utama, agar ketersediaan pelayanan listrik terus maksimal dan optimum dan kapasitas pelayanan tidak berkurang. (SB)