Pekerja Pertamina Sayangkan Ucapan Menko Darmin yang Ragukan Pertamina Bisa Bangun Kilang

Jakarta, O&G Indonesia -- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam pemberitaan di beberapa media nasional pada hari Kamis, 3 Desember 2015 yang meragukan kemampuan Pertamina yang dinilai belum cukup mampu untuk menangani pembangunan kilang minyak, baik dari sisi permodalan maupun teknologi.

Presiden FSPPB, Eko Wahyu Laksmono, menegaskan bahwa Pertamina sebagai BUMN yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola ketahanan energi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sektor hulu hingga hilir migas, sejak awal didirikannya telah membuktikan kehandalannya dalam membangun dan menjalankan pengolahan minyak bumi menjadi BBM dan Non BBM dalam mendukung berjalannya ekonomi dan pembangunan sebagai bagian dari upaya menjaga Kedaulatan Energi dan Stabilitas Nasional.

"Pertamina selama lebih dari 50 tahun telah berpengalaman membangun proyek kilang minyak," ucap Eko di Jakarta, Senin (07/12). Ia pun membeberkan banyak kilang yang dibangun oleh Pertamina, mulai dari Kilang Dumai, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Musi, Kilang Balongan, Kilang Kasim, Kilang LNG Badak, Kilang LNG Arun, Kilang Langit Biru Balongan, Kilang ROPP Balongan dan yang terakhir yang baru diresmikan oleh Wakil Presiden RI yaitu Kilang RFCC Cilacap. Eko juga menegaskan Pertamina tak hanya mampu membangun kilang, namum juga mampu mengoperasikan dan memeliharanya. "Saat ini pun Pertamina sedang dalam proses membangun Kilang Langit Biru Cilacap," tambahnya.

Karena itu pihak FSPPB menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas pernyataan dari Menko Perekonomian. FSPPB pun menuntut Presiden Jokowi untuk melakukan koreksi terhadap konsep Peraturan Presiden yang menyerahkan pembangunan kilang kepada investor swasta di mana Pertamina hanya sebagai offtaker (pembeli produk). Lalu presiden juga diminta melakukan koreksi terhadap konsep Peraturan Presiden yang menyerahkan pembangunan kilang kepada perusahaan hasil kerja sama Pertamina dan investor swasta (joint venture) .

"Kami menuntut Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden yang menugaskan pembangunan kilang baru sepenuhnya dilakukan oleh Pertamina sebagai penugasan Negara. Dengan konsep penugasan Negara ini maka diyakini bahwa Pertamina akan dengan mudah mendapatkan dukungan permodalan," tegas Eko.

Pihak FSPPB meyakini bahwa jika pembangunan kilang diserahkan kepada swasta dan Pertamina bertindak sebagai offtaker maka pembangunan kilang tidak akan pernah terwujud di Bumi Pertiwi ini mengingat kompleksitas skema bisnis terkait produk kilang yang sangat bervariasi (terdiri dari banyak jenis produk) dari yang bernilai tinggi, menengah sampai yang bernilai rendah/residual. "Kondisi ini sangat berbeda dengan bisnis independent power producer (IPP) untuk proyek listrik dimana obyek transaksi hanya satu jenis produk," terangnya.

FSPPB juga mengatakan bahwa skema offtaker agreement juga tidak lazim dilakukan untuk produk BBM kilang secara menyeluruh bahkan mungkin tidak pernah ada dilakukan di Dunia ini. "Jika Pertamina dipaksakan sebagai offtaker sebagaimana yang dicetuskan oleh Darmin Nasution maka berpotensi sangat besar merugikan  Negara cq. Pertamina," pungkas Eko. RH