Fortuga ITB : Kilang Apung LNG Masela, Belum Jelas Manfaatnya

Jakarta, O&G Indonesia-- Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 73 alias Forum Tujuh Tiga (Fortuga), menolak rencana pembangunan kilang apung Liquefaction Natural Gas (LNG), Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, di Laut Arafura, Maluku. Apa alasannya?
  

Menurut Tenaga ahli Menko Maritim Ronnie Higuchi, Fortuga diminta oleh Rizal Ramli untuk membuat kajian, terkait rencana pembangunan kilang apung tersebut.

Dalam rekomendasinya, Fortuga menyarankan agar kilang LNG yang mengolah gas bumi dari produksi Blok Masela tersebut, tidak dibangun di laut, melainkan di darat khususnya di Pulau Saumlaki, Maluku.

"Kalau darat itu barangnya sudah jelas, sudah banyak contoh di Indonesia, tapi kalau terapung itu belum jelas, baik dari sisi investasi dan manfaatnya," kata salah satu anggota Fortuga, Yoga Suprapto‎, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Yoga menjelaskan, produksi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 1.200 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dengan pembagian untuk ekspor 700 mmscfd (58%), PLN sebesar 200 (17%) mmscfd, serta untuk pengolahan petrokimia sebesar 300 mmscfd (25%).

"Kami tidak yakin ekspor di stop. Harus ada investasi dari perusahaan agar dipenuhi, untuk mendapatkan return yang memadai," paparnya.

Dengan porsi tersebut, maka bila dibangun di darat, maka pendapatan untuk negara akan mencapai US$ 31,3 miliar atau lebih tinggi dibandingkan pembangunan secaa terapung, yang sebesar US$ 24,2 miliar. Pendapatan PSC juga menurutnnya lebih tinggi.
‎
"‎Pendapatan PSC kalau dengan terapung itu hanya mencapai US$ 16,1 miliar, sementara kalau darat US$ 20,7 miliar," terang Yoga

Yoga mengakui pembangunan LNG terapung sudah dalam penyusunan Plan of Development (PoD). Sehingga bila diubah ke pembangunan di darat, maka membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun dengan hasil yang lebih baik, menurutnya tidak masalah.

"‎Ini memang akan delay. Tapi memang marketnya sudah ada? Terapung itu marketnya masih di awang-awang. Jadi harus jelas benchmarknya, Delay 1 tahun atau 2 tahun asal lebih baik, itu nggak masalah. Natuna 40 tahun delay, jadi jangan membesar-besarkan ketika ada perubahan dari terapung ke darat," paparnya.

Pada sisi lain, perbandingan biaya antara darat dan laut yang disampaikan‎ oleh INPEX Corporation selaku operator di Blok Masela dan perusahaan yang membangun kilang LNG tersebut, dianggap tidak tepat. INPEX membeberkan biaya investasi yang dibutuhkan US$ 20,662 miliar untuk kapasitas 2 x 4 juta metrik ton/tahun. Sementara seharusnya hanya US$ 5,22 miliar.

Dengan beberapa rincian di antaranya, FPSO (Fasilitas pengolahan di atas sumur gas) dipatok INPEX sebesar US$ 4,82 miliar, padahal seharusnya maksimal US$ 2 miliar. Sehingga ada perbedaan US$ 2,82 miliar.

Biaya tenaga kerja dalam data INPEX adalah US$ 1,7 miliar, padahal seharusnya US$ 300 juta. Sementara biaya logistik US$ 1,3 miliar padahal seharusnya US$ 300 juta.

"Harga yang dipatok oleh INPEX itu terlalu tinggi dari pada yang seharusnya, dan itu tentu seakan mengarahkan bahwa pembangunan di darat itu lebih mahal," terang Tenaga ahli Menko Maritim Ronnie Higuchi ‎pada kesempatan yang sama.

Akan tetapi, Ronnie tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, sumber data‎ perbandingan maupun perhitungan secara keseluruhan. Ia hanya menyampaikan bahwa itu dari pihak yang sudah berpengalaman. "Itu data perbandingan dari expert," imbuhnya.

Seperti diketahui, Tim Fortuga yang terdiri dari sejumlah mantan pejabat yang merupakan alumni ITB angkatan 73, di antaranya ada Alhilal Hamdi (mantan Menakertrans), Yoga Suprapto (mantan Dirut BUMN LNG Bontang), Ali Herman (mantan Direktur PLN), Fathurahman Saleh (mantan pejabat SKK Migas), dan Wito (CEO Chevron). Forum ini diminta Menko Maritim Rizal Ramli untuk mengkaji persoalan Migas di tanah air. Rizal Ramli sendiri merupakan salah satu lulusan ITB tahun 1973.

Seperti diketahui, untuk mencari jalan tengah, apakah kilang LNG di Blok Masela dibangun di laut atau di darat, Menteri ESDM Sudirman Said memutuskan untuk menyewa konsultan independen.