IIW 2015, Pemerintah Siapkan Rp 50 - 100 Triliun Anggaran Tambahan untuk Infrastruktur

Jakarta, O&G Indonesia-- Para pemangku kepentingan dan pelaku usaha kembali bertemu dalam pameran dan konferensi infrastruktur yang paling penting di Indonesia, Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2015. Acara yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla ini menyita banyak perhatian pelaku industri penunjang yang siap ambil andil dalam membangun infrastruktur Indonesia

Berbicara mengenai pentingnya infrastruktur, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, “Kebutuhan infrastruktur itu tidak terbatas. Di masa lalu, kita bangga karena kita memiliki jalan raya Anyer-Panarukan, namun sekarang, kita ingin tersedia lebih banyak lagi jalan. Tidak hanya itu, kita juga menginginkan perkembangan teknologi komunikasi seperti 3G dan 4G. Semua ini diperlukan apabila kita ingin berkompetisi dengan negara tetangga kita,”ucap JK pada saat pembukaan IIW 2015, Rabu (4/11/2015).  

“Saya mendorong para pemangku kepentingan untuk bekerja sama bahu membahu untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang sangat besar. Setiap orang Indonesia perlu infrastruktur yang baik, dan saya memproyeksikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan Rp 50 - 100 triliun anggaran pembangunan infrastruktur tambahan terhadap investasi Rp 100 triliun yang ada saat ini untuk menjawab kebutuhan yang ada,”tambahnya.

Tak ketinggalan Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum KADIN yang turut hadir dalam IIW 2015 mengatakan dalam pidato pembukaannya, “Indonesia memimpin pembangunan infrastruktur dengan mengeluarkan empat kebijakan ekonomi baru yang membuktikan komitmen negara ini untuk membangun ekosistem yang ramah investor. Saya ingin menyampaikan pesan kepada para investor bahwa Indonesia siap dan berkomitmen untuk membangun infrastruktur domestik,”ucapnya.

Pembangunan infrastruktur mencakup sektor penting seperti maritim, pelabuhan laut, transportasi, tenaga listrik, air, dan manajemen sampah, ekspansi produk berbasis manufaktur, dan piranti lunak untuk infrastruktur.

Tahun 2015 ini, menurut KADIN, terdapat 43 proyek infrastruktur yang didanai oleh sektor swasta, dengan nilai sebesar US$ 52 miliar; serta yang didanai oleh sektor publik senilai US$ 23 miliar. “KADIN mendukung penuh terciptanya kemitraan sektor publik dan swasta dalam menjamin proses implementasi rencana pembangunan infrastruktur yang lancar,”tambah Suryo.

Sedangkan Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, Salah satu poin penting yang perlu ditekankan pada pembangunan infrastruktur adalah teknologi, komunikasi, dan informatika (TIK). Pihaknya sedang melakukan proses refarming jaringan 4G yang akan selesai pada bulan Desember tahun ini. Setelah itu, berharap tidak akan ada lagi kesenjangan antara bagian Barat dan Timur Indonesia. 

“Peringkat TIK Indonesia berada pada posisi keempat setelah Singapura, Malaysia dan Thailand. Perkembangan e-commerce, merupakan salah satu isu yang perlu ditangani. Perkembangan e-commerce di Indonesia diharapkan akan terus meningkat dan mencapai Rp 120 miliar pada tahun 2020. Ia juga menegaskan fokusnya dalam mengatasi isu pajak dalam e-commerce melalui dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kantor Wakil Presiden,”cetus Menkominfo pada kesempatan yang sama.

Tidak hanya itu, Menkominfo juga menjelaskan rencananya untuk meningkatkan neraca perdagangan melalui kebijakan yang mengatur kewajiban bagi produk telepon genggam 4G untuk memiliki kandungan lokal sebesar 30 persen. 

Bicara infrastruktur tak lepas kaitannya dengan peran  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menekankan pentingnya sektor konstruksi untuk berjalan bersama dengan pembangunan infrastruktur.

“Kami melaksanakan proyek pembangunan di Papua dan Kalimantan. Kami sedang menyelesaikan pembangunan 4000 km jalan Trans Papua, sambil membangun 7000 km jalan yang menghubungkan Aruk di Kalimantan Barat dan Longidang di Kalimantan Utara. Proyek pembangunan ini diproyeksikan selesai pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kami berkomitmen membangun infrastruktur Indonesia dan akan terus berupaya merealisasikan visi Presiden Joko Widodo untuk membuka peluang Indonesia menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ujar Menteri PUPERA.

Basuki juga menambahkan, saat ini pemerintah tengah menambah 2600 km jalan yang termasuk 1000 km jalan tol yang akan diselesaikan pada 2018. Pemerintah juga akan membangun 49 bendungan tambahan, sambil menyelesaikan pembangunan 16 bendungan yang masih dalam proses pembangunan.

Secara total, nantinya Indonesia akan memiliki 296 bendungan yang akan beroperasi. ”Saya berharap, seluruh pemangku kepentingan mau bekerja sama dan bersinergi dalam membangun negara kita,” tutupnya. MB