Dirjen Migas Pangkas Perizinan, Targetnya Cukup 4 Izin Saja

Jakarta, O&G Indonesia-- Pemerintah ingin terus mengenjot investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (Migas), salah satu caranya dengan memangkas perizinan. Seperti perizinan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, akan dipangkas dari awalnya 104 izin menjadi 4 izin saja.

"Kami saat ini terus melakukan penyederhanaan perizinan di sektor migas, guna menggenjot investasi sektor hulu migas, agar investor tertarik investasi dan meningkatkan investasinya di Indonesia," kata Dirjen Migas, IGN Wiratmaja Puja, Bali, Senin (2/11/2015).

Wiratmaja mengungkapkan, sekarang pihaknya sudah berhasil memangkas 60% perizinan di sektor migas, dari awalnya 104 perizinan menjadi hanya 42 perizinan.

"Sampai sekarang kita sudah berhasil pangkas 60% perizinan. Tapi proses ini terus berlanjut, target kami di Ditjen Migas perizinan migas hanya ada 4 izin saja," ujarnya.

Namun, perizinan migas di luar Ditjen Migas atau Kementerian ESDM masih banyak, baik antar kementerian, pemerintah daerah, hingga Kepolisian dan TNI.

"Di luar ESDM memang kami akui masih banyak ya, totalnya 300 izin lebih. Banyaknya perizinan ini yang banyak sekali dikeluhkan investor di sektor migas, tapi kami terus berusaha perizinan ini bisa dipangkas," tutup Wiratmaja.

Berikut 42 perizinan masih berlaku di Kementerian ESDM di sektor migas:

1. Memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas
2. Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
3. Rekomendasi IMTA (Izin Mempergunakan Tenaga Asing)
4. Rekomendasi Pembukaan atau Pembaharuan Kantor Perwakilan Usaha Migas
5. Rekomendasi RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor)/masterlist
6. Izin Survei Umum
7. Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Coal Bed Methane (CBM)
8. Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta Coal Bed Methane (CBM)
9. Persetujuan Pengiriman (Ekspor) Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta Coal Bed Methane (CBM) ke Luar Negeri
10. Rekomendasi Penggunakan Wilayah Kerja untuk Kegiatan Kegiatan Lainnya 
11. Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua  
12. Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi  
13. Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas
14. Persetujuan Evaluasi Bersama / Studi Bersama Konvensional, Gas Metana Batubara, dan Non Konvensional
15. Perizinan Niaga Migas
16. Surat Keterangan Penyalur
17. Rekomendasi ekspor dan impor migas
18. Perizinan Pengangkutan Migas
19. Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi untuk Kepentingan Sendiri
20. Perizinan Penyimpanan Migas
21. Perizinan Pengolahan Migas
22. Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan
23. Rekomendasi importir produsen (IP) Pelumas
24. Pertimbangan tertulis Pabrikasi pelumas, pengemasan pelumas, dan pengolahan pelumas bekas
25. Surat Keterangan Pelaksanaan Impor Pelumas Untuk Penggunaan Sendiri
26. Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
27. Prosedur hot tapping
28. Persetujuan prosedur pengelasan Welding Procedure Spesification (WPS)
29. Kualifikasi juru las
30. Rekomendasi penggunan bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran
31. Rekomendasi Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Usaha Migas
32. Penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan (SKPP)
33. Pemerbitan sertifikat kelayakan penggunaan instalasi (SKPI)
34. Penerbitan persetujuan dan izin penggunaan sistem alat ukur (meter)
35. Penerbitan prosedur teknis operasi serah terima migas
36. Pengesahan kepala teknik/wakil kepala teknik pada kegiatan usaha migas
37. Persetujuan pemasangan platform dan penggelaran pipa bawah air serta penetapan daerah terbatas terlarang
38. Sertifikat kelayakan konstruksi platform (SKKP)
39. Rekomendasi Pembelian, penggunaan, dan pemusnahan bahan peledak
40. Perizinan menggunakan gudang bahan peledak
41. Tera/tera ulang terhadap alat ukur dan sistem alat ukur.
42. Lisensi Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas