Setahun Jokowi-JK Berkuasa, Masih Banyak "PR" di Sektor Migas

Maryati Abdullah,
Koordinator Nasional PWYP Indonesia.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, O&G Indonesia -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu tata kelola migas dan tambang, menilai masih banyak pekerjaan rumah di sektor migas yang tertunda selama rezim Jokowi-JK berkuasa dalam setahun terakhir.

Disampaikan oleh Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah, Nawa Cita sebagai pedoman pengelolaan migas di Indonesia, terutama terkait strategi ketahanan energi dan semakin tipisnya cadangan migas nasional masih belum menunjukkan hasil signifikan.

"Upaya eksplorasi dinilai belum maksimal untuk memperoleh cadangan baru. Percepatan revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat juga masih dipertanyakan kelanjutannya," papar Maryati di Jakarta, Kamis (29/10).

Terkait pemberantasan mafia di sektor migas, Maryati mengatakan selama setahun terakhir, upaya untuk mencegah praktik-praktik mafia migas yang diduga bermain dalam rantai nilai industri migas dari hulu maupun hilir telah dilakukan.

"PWYP masih menunggu hasil audit investigasi soal Petral. Hasil audit itu diharapkan menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam ranah hukum," jelasnya.

Sementara dari sektor kelembagaan migas, disampaikan Maryati, saat ini Pemerintah masih belum jelas menentukan bentuk kelembagaan migas ke depannya akan seperti apa. "Perlu ada kepastian terkait kelembagaan ini," tegasnya. RH