Penambangan Kapur untuk Pabrik Semen di Rembang Dipertanyakan

Jakarta, O&G Indonesia -- ResponsiBank Indonesia melalui Walhi dan Prakarsa telah melakukan studi kasus untuk melihat masalah lingkungan dan sosial yang terjadi akibat dampak ekspansi di sektor pertambangan, serta peran perbankan dalam mendukungnya.

Studi kasus dilakukan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk melihat dampak penambangan kapur di kawasan karst yang dilakukan PT. Semen Gresik (Grup Semen Indonesia) di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih untuk bahan baku semen.

"Aktivitas tambang dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia akan menyebabkan rusaknya gugusan karst di Watuputih dan hilangnya sumber air yang selama ini menopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Rembang," kata Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Walhi yang juga tim peneliti di Jawa Tengah pada acara konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/10).

Ia menerangkan bahwa Pemprov Jawa Tengah dalam RPJMD Jawa Tengah memang sudah memberi izin untuk kegiatan pertambangan. Namun Kurniawan menyatakan bahwa seharusnya wilayah Watuputih di Rembang tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan.

"Di Rembang terdapat pegunungan kapur utara yang menjadi lokasi cekungan air tanah di Watuputih yang menjadi sumber air utama dari masyarakat Rembang dengan jumlah penduduk 600 ribuan jiwa," paparanya.

Kurniawan membeberkan proses pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia ini dimulai tiga bulan pasca keputusan pemberian pinjaman dari Bank Mandiri. "Bentuknya non-cash loan atau pinjaman non tunai berjangka 42 bulan senilai Rp 1,4 triliun," terangnya.

Diungkapkan Kurniawan, pabrik Semen Indonesia di Rembang ini akan memproduksi 4 juta ton per tahun dengan nilai investasi pembangunan Rp 3,7 triliun. "PT Semen Indonesia tidak dapat melakukan kegiatannya jika tidak ada bantuan dari Bank Mandiri," ungkapnya.

Karena itu ia menyayangkan pihak bank yang memberikan pinjaman namun kurang sensitif terhadap masalah hak asasi manusia sampai persoalan lingkungan. "Pihak bank pernah kami minta untuk wawancara dan klarifikasi data namun tidak bersedia. Kami juga buat FGD, (pihak bank) kami undang tapi tidak bisa hadir," tutupnya. RH