2016, Orang Kaya Tak Bisa Nikmati Listrik Bersubsidi

Jakarta, O&G Indonesia-- PT PLN (Persero) mendapat tugas selama dua bulan untuk melakukan penyisiran 23,3 juta pelanggan listrik golongan rumah tangga, yang dianggap tidak layak mendapatkan subsidi listrik mulai 1 Januari 2015. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di masyarakat.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, PLN mau tak mau pasti akan menerima banyak protes dari masyarakat, karena adanya pencabutan subsidi yang berimbas pada kenaikan tarif listrik sampai 3 kali lipat. Konflik antara PLN dengan masyarakat pun pasti terjadi, PLN harus siap menghadapinya.

‎"Konflik pasti ada, 20 juta pelanggan yang dicabut (subsidi listriknya). Kalau ada konflik ya kita hadapi," kata Sofyan, usai Perayaan Hari Listrik Nasional, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Sofyan menambahkan, pihaknya siap diprotes masyarakat demi kepentingan yang lebih besar, yakni supaya subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin. 

"Pasti terjadi protes. Sekarang Anda sendiri apa menerima nggak orang nggak miskin punya mobil menerima subsidi tarif listrik 65%? Akhirnya balik lagi kepentingan masyarakat yang miskin dan lebih luas," tegasnya. 

Dirinya berharap, masyakat bisa mengerti bahwa subsidi harus tepat sasaran kepada yang berhak.‎ "Sebenarnya mereka jangan teriak minta dapat subsidi kalau nggak layak dapat subsidi. Ini kan mencuri hak orang miskin. Itu yang tidak ingin kami biarkan," tutupnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 24,7 juta kepala keluarga miskin di Indonesia. Sementara saat ini pemerintah menanggung subsidi listrik untuk 48 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Artinya, ada 23,3 juta pelanggan yang harus dicabut subsidinya. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2016.