Soal Avtur, Pelaut Pertamina Minta Menhub Tak Diskreditkan Pertamina

Jakarta, O&G Indonesia -- Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Pertamina mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menteri yang keberpihakannya kepada asing melebihi keberpihakan kepada perusahaan milik negara.

Hal ini terkait dengan pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang mengkritik kinerja PT. Pertamina (Persero) terkait mahalnya harga avtur untuk pesawat. Disampaikan oleh Ketua Umum SP FKPPA Sofyani Faisol bahwa Pertamina sebagai BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara dan mengemban amanah Public Service Obligation (PSO) dalam penyediaan BBM Nasional telah menjalankan dengan baik penyediaan avtur bagi industri penerbangan nasional selama lebih dari 55 tahun.

“Sangat disayangkan misi mulia menjaga kelancaran industri penerbangan dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan nasional tersebut bukannya mendapatkan dukungan agar dapat lebih tumbuh dan berkembang, akan tetapi malah dihujat dengan pernyataan pemerintah melalui Menteri Perhubungan,” kata Sofyani dalam siaran persnya kepada O&G Indonesia di Jakarta, Jumat, (18/09).

Sofyani mengungkapkan bahwa Pertamina telah menyediakan avtur tak hanya untuk bandara besar tapi juga untuk bandara-bandara terpencil seperti di Tual, Kaimana, Natuna, Waingapu dan lain-lain, melalui jalur laut yang dijalankan oleh pelaut-pelaut Pertamina dengan kapal-kapal milik Pertamina.

“Pertamina tetap berkomitmen menyediakan bahan bakar avtur walaupun dalam kondisi alam yang tidak bersahabat. Saat ini Pertamina memiliki layanan avtur di 62 bandara di seluruh Indonesia dan Timor Leste dengan continuity of supply, safety dan quality yang telah memenuhi standar internasional," beber Sofyani.

Selain menyayangkan pernyataan Menteri Perhubungan terkait Pertamina, SP FKPPA juga menilai pernyataan Menhub akan membuka kesempatan kepada pihak asing untuk “masuk” yang dalam waktu jangka panjang dikhawatirkan akan menambah ketergantungan negeri ini pada pihak asing dan menurunkan aspek ketahanan nasional.

"Pernyataan Pejabat Negara terhadap pengelolaan suatu korporasi milik negara secara terburu-buru tanpa didukung dengan analisa secara mendalam dan menyeluruh akan memunculkan opini masyarakat yang sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan milik negara," paparnya.

"Karena itu kami meminta Menteri Perhubungan untuk menghentikan semua pernyataannya di media yang mendiskreditkan Pertamina, dan apabila diperlukan konfirmasi hendaknya tidak dilakukan di hadapan publik," tegas Sofyani. RH